Kamis 27 Jun 2013 18:38 WIB

Israel Setujui Pembangunan, Pembicaraan Damai Terancam

Rep: Ichsan Emrald Alamsyah/ Red: Karta Raharja Ucu
Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina
Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menyetujui pembangunan 69 unit rumah baru di Yerusalem Timur. Sementara di saat yang sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry terus berusaha menghidupkan kembali perdamaian Palestina-Israel.

Komite Perencanaan Israel, dikutip dari Al Jazirah, mengatakan melalui Radio Israel, mereka memajukan rencana pembangunan 69 unit rumah di Har Homa. Padahal, di saat yang sama AS sedang mendorong pembicaraan damai.

Pemerintah Kota Yerusalem berkilah konstruksi sudah dibangun hampir sepuluh tahun lalu. Konstruksi yang kini telah menjadi 12 ribu rumah disebut bukan bangunan baru dan sudah direncanakan sejak awal.

Pemerintah Palestina mengutuk langkah ini, dan menyatakan sebuah pesan nyata kepada John Kerry. Har Hima adalah wilayah Yerusalem Selatan yang menjadi sengketa. Apalagi konstruksi ini bisa menciptakan dampak serius karena berada sangat dekat dengan Tepi Barat.

Juru Bicara Kota Yerusalem, Brachie Sprung mengatakan, selain 69 rumah di Har Homa, Komisi Perencanaan Kota juga telah mengeluarkan izin bangunan 22 rumah warga Palestina di wilayah itu.

Sementara warga Palestina meminta Israel untuk menghentikan pembangunan sebelum pembicaraan damai. Palestine Liberation Organisation (PLO) mengeluarkan pernyataan dimulainya negosiasi memerlukan tindakan nyata penghentian semua kegiatan pemukiman.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Israel, mengatakan sejak Maret Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diam-diam menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Namun, Benyamin mempersilakan segala proyek pemukiman yang sudah berjalan.

Sedangkan Menlu John Kerry, dikutip dari Al Jazirah, akan memulai langkah diplomatik untuk mendorong perundingan damai. Tetapi ia mengaku tak menetapkan tenggat waktu kapan hal itu harus dilakukan. Sebab, menurutnya justru tenggat waktu malah menciptakan hambatan bagi sebuah kemajuan negosiasi.

Namun, ia meminta para pemimpin kedua negara untuk segera melakukan proses perdamaian. Makanya, para pemimpin itu harus segera memutuskan keputusan sulit itu.

Di Washington, Jubir Kemenlu AS, Patrick Ventrell menolak menjawab pertanyaan tentang pemukiman baru. Namun, ia menjelaskan Menlu John Kerry berencana duduk dan bertemu pemimpin Palestina dan Israel. "Menteri sangat fokus untuk menyegerakan kedua belah pihak kembali duduk di meja (perundingan)," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement