REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki meminta Twitter membuka kantor di dalam negeri, sehingga perwakilannya lebih mudah dikontak.

Permintaan itu menyusul tingginya gelombang protes kepada pemerintah lewat jejaring sosial burung biru tersebut. "Ketika kami minta informasi, kami ingin seseorang di Turki menyediakan informasi ini," ujar  Menteri Transportasi dan Komunikasi Turki, Binali Yildrim dikutip BBC.

Twitter dan Facebook digunakan untuk menyebarkan informasi selama demonstrasi antipemerintah belakangan ini. Puluhan pemilik akun twitter ditangkap selama demonstrasi. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan menggambarkan twitter sebagai momok.

Namun, Twitter menolak menanggapi permintaan pemerintah tersebut. Tetapi, orang yang dekat dengan perusahaan mengatakan tidak ada rencana untuk membuka kantor di Turki.

Baik Twitter maupun Facebook saat ini tidak memiliki kantor di Turki. Meskipun, Facebook memiliki staf di London yang khusus menangani Turki. Keduanya populer di negara ini dan banyak digunakan warga untuk mencari informasi tentang protes pada saat media Turki hanya meliput sedikit terkait protes.

Ikuti Whatsapp Channel Republika