REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Koalisi oposisi utama Mesir pada Selasa (2/7) mengatakan tidak akan mendukung kudeta militer dan percaya bahwa pernyataan militer, yang memberikan waktu 48 jam untuk menyelesaikan krisis sekarang, tidak berarti tentara akan memegang peran politik.
"Kami tidak mendukung kudeta militer," kata Front Keselamatan Nasional (NSF) dalam pernyataan, seperti dilansir AFP.
"NSF telah berjanji, sejak dibentuk 22 November 2012 untuk membangun negara sipil, modern dan demokratis yang mengizinkan partisipasi seluruh aliran politik termasuk Islam politik. Kami percaya pernyataan militer itu, yang tercermin dalam pernyataan mereka (Senin) bahwa mereka tidak ingin melibatkan diri dalam politik, atau memainkan satu peran politik," katanya.
Kelompok itu menegaskan bahwa tuntutan kepada Presiden Mohamed Mursi untuk mundur tidak melanggar prinsip demokrasi. Mereka mengatakan, upayanya adalah untuk membawa penggulingan Presiden Hosni Mubarak kembali pada jalurnya.
"Tidak ada tuntutan-tuntutan revolusi itu dipenuhi, Mursi dan (Ikhwanul Muslimin) membawa negara itu ke arah lain yang terutama tercermin pada keinginan mereka untuk menguasai negara, dan tidak membangun demokrasi (kebebasan), atau berhasil memperbaiki standar hidup rakyat Mesir dan memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka," kata NSF.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
