REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Presiden Mesir Mohamed Moursi menerima Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fatah Al Sisi dan Perdana Menteri Hisham Qandil pada Selasa, sehari setelah ultimatum militer menyangkut krisis di negara itu.

Kantor berita resmi Mesir, MENA, melaporkan, Presiden menerima kedua petinggi negara itu di Istana Al Qubba, Kairo. Pertemuan tersebut dilakukan usai sidang kabinet yang dipimpin PM Qandil untuk membahas situasi terkini di negara yang dilanda krisis politik itu.

Militer pada Senin (1/7) mengultimatum atau memberi waktu 48 jam hingga Rabu (3/7) petang kepada semua kekuatan politik untuk segera menyelesaikan krisis, bila tidak maka militer akan membuat peta jalan bagi solusi krisis saat ini. Peta jalan itu akan melibatkan semua elemen masyarakat untuk mengeluarkan Mesir dari krisis.

Terkait dengan ultimatum militer untuk solusi krisis di negara itu, juru bicara Angkatan Bersenjata Mesir, Kolonel Ahmed Ali, Selasa membantah rencana sebagai kudeta militer.

"Sikap pimpinan Angkatan Bersenjata menyangkut krisis itu bukan kudeta terhadap pemerintah, tapi sesungguhnya demi kemaslahatan rakyat Mesir dan keinginan reformasi," kata Kol Ali menanggapi pro-kontra soal ultimatum.

Ia menegaskan, militer tidak akan menjadi bagian dari pertikaian politik atau kekuasaan, tapi juga tidak membiarkan negara ini terus-menerus terpuruk dalam krisis.

Oposisi terus bertahan di Bundaran Tahrir dan mulai mengepung Istana Al Ettihadiyah dan Istana El Qobba di Kairo untuk desakan pengunduran diri Moursi. Sebaliknya, pendukung Moursi juga masih berkonsentrasi di Bundaran Masjid Rabiah Adawiyah, Kairo Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika