REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Militer Mesir mulai bergerak memperketat kontrol terhadap lembaga negara. Termasuk 'menghantui' alias menempatkan aparat militer di newsroom televisi negara. 

Kontrol ini dilakukan jelang tenggat waktu ultimatum militer agar Presiden Muhammad Mursi mengakhiri masa jabatan dia. Para pendukung Mursi pun tidak tinggal diam dalam kondisi seperti ini. 

Mereka telah bersumpah untuk melawan dari apa yang mereka sebut kudeta terhadap demokrasi. Sejak ahad (30/6) hingga Rabu (3/7) malam setidaknya 39 orang tewas dalam bentrokan di beberapa lokasi. 

Menurut seorang staf televisi, aparat militer dari departemen informasi ditempatkan di bagian produksi dan pemantauan berita. Sampai saat ini kehadiran mereka belum menganggu jalannya produksi acara televisi.

Selama ini televisi, yang dijalankan Menteri Informasi dari Ikhwanul Muslimin negara diketahui terus mendukung setiap program pemerintah. Namun, dalam dua hari terakhir laporan TV terlihat lebih berimbang dari sebelumnya.

Sedangkan media Al Ahram yang juga milik pemerintah tampaknya mendukung kebijakan militer. Al Ahram juga melaporkan bahwa militer mengawasi beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin di bawah pengawasan. Militer juga mengeluarkan larangan bepergian kepada para pemimpin kelompok Islam itu.

Berdasarkan rencana yang bocor ke media, militer akan menempatkan pemimpin yang baru, menyingkirkan anggota parlemen yang didominasi kelompok Islam serta menangguhkan konstitusi yang disetujui akhir tahun lalu. 

Sejauh ini Mursi tampak tak gentar dan menyatakan takkan mundur. Ia berjanji mempertahankan legitimasi dengan nyawanya dalam menghadapi aksi jalanan besar-besaran. Namun, Mursi digerogoti orang-orang dalam kabinetnya sendiri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika