BUENOS AIRES -- Para pemimpin negara-negara di Amerika Latin menyatakan kemarahannya atas insiden yang menimpa pesawat kepresidenan Bolivia, yang dipaksa mengalihkan rute penerbangan ke Wina karena dicurigai membawa Edward Snowden, buronan Amerika Serikat.
Presiden Argentina Cristina Kirchner, misalnya, menyebut insiden itu 'sangat menghina'. Dalam serangkaian tweet di akun resminya, Presiden Kirchner mengatakan, "Mereka semua gila. Kepala negara dan pesawatnya mempunyai kekebalan total."
Ketua Organisasi Negara-Negara Amerika, Jose Miguel Insulza, juga menuntut penjelasan tentang insiden tersebut, yang dikatakannya membahayakan nyawa presiden.
Insiden itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Bolivia, Evo Morales, mengatakan negaranya akan mempertimbangkan permintaan suaka politik, jika Snowden memintanya.
Morales sedang dalam penerbangan pulang dari Moskow, dimana Snowden masih berada di ruang transit bandara sejak 23 Juni, menghindari tuduhan spionase karena membocorkan program mata-mata Amerika Serikat.
Di tengah penerbangan, pilot diberitahu bahwa Portugal menolak mengijinkan pesawat itu mendarat untuk mengisi bahan bakar.
Perancis, Italia dan Spanyol kemudian melarang pesawat itu memasuki wilayah udaranya, sehingga memaksanya mendarat di Wina.
Di sana, polisi menggeledah pesawat tapi tidak menemukan Snowden, dan negara-negara Eropa kemudian kembali membuka wilayah udara mereka.
Morales mengatakan, ia tidak mengerti mengapa beberapa negara mengira Snowden berada di dalam pesawatnya.
Duta Besar Bolivia untuk PBB, Sacha Llorenti, juga mengatakan, negaranya akan mengajukan keluhan kepada Sekejn PBB, Ban Ki-moon.
Photo: Edward Snowden has been holed up in an airport transit area since June 23 (theguardian.co.uk) Bolivia adalah satu dari 21 negara tempat Snowden meminta suaka, menurut website Wikileaks, yang membantu mengajukan permintaan itu.
Sejumlah negara lainnya dalam daftar 21 negara itu segera menolak permintaan atau memberikan reaksi dingin, tapi Venezuela memberi Snowden sedikit harapan.
AFP
Ikuti Whatsapp Channel Republika