REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Menjelang Pemilu 2014 mendatang, Pemerintah India meluncurkan program subsidi untuk dua-pertiga rakyatnya. Program yang disebut Peraturan Keamanan Pangan tersebut akan menyediakan makanan pokok, baik beras atau gandum sebanyak 5 kilogram setiap bulan.
Melalui subsidi, rakyat miskin yang berjumlah 800 juta orang hanya perlu membayar sebesar Rp 500/ kg. Mengutip dari BBC, Menteri Pangan India, KV Thomas menyatakan kabinet dengan suara bulat menyetujui Aturan Keamanan Pangan.
Setelah itu, aturan ini akan dikirimkan kepada Presiden India untuk disahkan menjadi hukum negara. Namun tetap aturan ini ke depan harus diratifikasi Pemerintah.Namun besarnya anggaran memicu pro dan kontra di dalam negeri.
Menteri Pangan dikritik karena langsung membuat program itu sebagai peraturan, meski tak mendapat dukungan parlemen. Kritikus juga menilai rencana itu bermotif politis untuk memenangkan pemilu.
Selain itu, besarnya anggaran, yaitu mencapai 20 miliar dolar (Rp 198 triliun) diyakini akan menguras kas negara. Sementara bagi pendukung program, aturan itu akan mengurangi angka kemiskinan.
BBC melaporkan Program Keamanan Pangan Nasional ini adalah program mercusuar karena disebut skema kesejahteraan terbesar di dunia. Aturan ini sebenarnya adalah janji Partai Kongres yang kini berkuasa ketika pemilu 2009.
Media menilai pelaksanaan janji kampanye ini diyakini akan membantu partai dalam pemilu 2014. Namun inisiatif skema ini lebih tepatnya adalah untuk memerangi kelaparan.
Walaupun pertumbuhan ekonomi India begitu mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, namun India masih berjuang melawan kemiskinan penduduknya.
India memiliki lebih banyak anak kekurangan gizi dibandingkan dengan negara lain di dunia.Rancangan Undang Undang Pangan ini menyatakan untuk membeli satu kilogram beras, rakyat hanya perlu membayar 3 rupee (Rp 500).
Sedangkan untuk gandum per kilogram hanya 2 rupee dan millet seharga 1 rupee. Beras murah akan diberikan kepada sekitar 800 juta orang. Sekitar 75 persen dari penerima pangan bersubsidi berada di wilayah pedesaan dan 50 persen ada di wilayah perkotaan.
Para pendukungnya menilai RUU ini akan mengurangi angka kemiskinan khususnya di daerah-daerah tertentu di India yang kondisinya lebih buruk dibanding kawasan Sub-Sahara Afrika.Namun ekonom mempertanyakan bagaimana India mendanai skema program yang begitu mahal tersebut.
Di mana negara harus mensubsidi pembiayaan pangan dua kali lipat dari 1,3 triliun rupee. Namun Pemerintah mengatakan pendanaan tak akan memicu masalah.
Oposisi juga mengkritisi cara pembagian bahan pokok murah tersebut. Karena dilakukan melalui toko milik negara yang dikenal penuh korupsi dan dijalankan dengan sangat atk efisien.
Lagipula RUU ini juga tak melalui persetujuan voting parlemen.Pemerintah menyatakan akan melakukan beberapa upaya untuk memastikan RUU tersebut dibahas. Namun tak perlu diperdebatkan dengan anggota parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
