REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sebagai presiden, Mursi mengonsolidasikan kekuasaannya dengan mengurangi kekuatan di militer. Namun, dia kemudian digulingkan dalam sebuah kudeta militer.

Sejak 1952, setiap pemimpin Mesir sampai 2012 menjadi anggota militer. Pada Agustus 2012, Mursi memberhentikan Marsekal Hussein Tantawi, pemimpin Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang telah memerintah Mesir setelah Mubarak digulingkan. Meskipun, Mursi menunjukkan sebagai penasihat presiden.

Pada November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit kontroversial yang menempatkan keputusan presiden di atas undang-undang. Di bawah tekanan, dia kemudian menganulir keputusan tersebut pada bulan berikutnya.

Al-Jazeera melaporkan setelah menjabat, Mursi mewarisi ekonomi yang runtuh, kerusuhan di Semenanjung Sinai, dan seringnya demonstrasi. Masalah terus berlanjut. Pengangguran yang tinggi dan depresiasi mata uang membuat marah banyak warga Mesir dan oposisinya, dari sekuler dan liberal sampai pendukung rezim Mubarak.

Mereka mengatakan Mursi telah gagal memenuhi janjinya bahwa dia akan memerintah dengan moderat. Demonstrasi yang kadang berubah menjadi kekerasan, terjadi pada Desember dan Januari. Hampir 60 tewas pada Januari 2013 pada peringatan kejatuhan Mubarak.

Sementara itu, industri pariwisata, andalan perekonomian Mesir terpukul karena situasi dalam negeri. Minoritas agama seperti Kristen Koptik tidak percaya pada Mursi dan legislatif yang didominasi Islam. Mereka menyalahkan pemerintah pimpinan Islamis karena gagal melindungi mereka dari kekerasan sektarian.

Ketidakpusan dengan Mursi kemudian menjadi protes massa pada 30 Juni yang diorganisasi kampanye Tamarod (pemberontakan) dengan tuntutan pengunduran diri presiden. Jutaan orang ikut berdemo. Militer meresponnya dengan ultimatum untuk memulihkan stabilitas dalam waktu 48 jam. Batas waktu berakhir pada 14:30 waktu Mesir pada 3 Juli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika