REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Mesir Muhammad Mursi yang digulingkan oleh Militer dikhawatirkan membuat kepercayaan umat Islam terhadap demokrasi akan pudar.
Pemerintahan Mursi yang dipilih secara demokratis melalui mekanisme demokrasi ternyata berujung pada kudeta. Jika ujung-ujungnya akan dikudeta, apa gunanya menempuh jalur demokrasi lagi?
Mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya akan kondisi politik yang tengah bergejolak di Mesir.Ia sangat menyesalkan terjadinya kudeta oleh Militer tersebut.
"Selalu dikampanyekan bahwa orang Islam tersebut tidak bisa berdemokrasi, atau dekat dengan terorisme. Namun dimana negara Islam menjalankan demokrasi kemudian memenangkan pemilu, mereka kemudian dikerjain," papar Hidayat, Selasa (9/7) saat berbincang-bincang bersama Republika di Kantor Atase Agama Kedubes Arab Saudi Jakarta.
Hidayat mengatakan, dengan adanya kudeta Militer atas pemerintahan mursi yang terpilih dengan cara demokratis tersebut membuat umat Islam bertanya-tanya, "Apakah demokrasi masih diperlukan?"
Sebab, ketika umat Islam sudah mengikuti demokrasi dengan cara-cara yang sepenuhnya bersih. Tapi ketika mereka menang justru mereka dikudeta.
HNW heran dengan sikap dunia barat yang hanya diam ketika kudeta Militer yang terjadi di Mesir. Padahal, apa yang ada di Mesir justru bertentangan dengan keinginan Barat untuk mengembangkan demokrasi di negara-negara Islam dan melawan tindakan terorisme.
"Tapi ketika kudeta yang terjadi di Mesir, Ditambah lagi dengan tindakan kekerasan militer yang terjadi. Barat justru menutup mata," Kata Hidayat.
Menurut Hidayat, Kudeta yang terjadi di Mesir sudah sangat keterlaluan. Kudeta tersebut bukan hanya menggulingkan kepala negara, tapi bahkan membubarkan parlemen. "Ini kasar sekali. Biasanya presiden diganti, sudah. Tapi ini membatalkan konstitusi dan membubarkan parlemen," jelasnya.
Hidayat menyanggah jika ada yang berasumsi pemerintahan Mursi digulingkan karena ekslusif dan hanya terbuka untuk kelompok Ikhwanul Muslimin saja. Presiden Mursi tidak hanya didukung oleh kelompok Islam saja, namun juga didukung oleh kelompok Nasionalis.
Bahkan kabinet Mursi juga beranggotakan kelompok teknokrat. Demikian juga Perdana Mentri yang juga bukan dari Ikhwanul Muslimin. Beberapa pejabat bahkan ada yang bukan non-muslim. "Kurang berbagi apa coba?" kata Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika