REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Menteri-menteri yang berasal dari Partai Istiqlal mundur dari Pemerintahan Koalisi pimpinan Perdana Menteri (PM) Abdelilah Benkirane. Mundurnya para menteri kelompok Islam ini diyakini mampu menggoyang pemerintah dan memaksa dilakukan pemilu lebih awal.
Juru Bicara Partai Istiqlal, Adil Benhamza seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (10/7), mengatakan para menterinya secara resmi telah mengundurkan diri dan melaporkan kepada PM.
Saat ini dari enam menteri yang berasal dari Istiqlal, hanya Menteri Pendidikan, Mohammed el Ouafa yang belum secara resmi melaporkan pengunduran dirinya. Benhamza mengatakan jika ia gagal menarik seluruh menteri keluar dari pemerintah, maka ia yang akan dipinggirkan dari partai.
Dewan Nasional Istiqlal pernah mengancam pemerintah akan keluar dari kabinet pada bulan Mei. Istiqlal menganggap pemerintah tak mampu mengangkat perekonomian dan memecahkan masalah-masalah sosial.
Saat ini partai tersebut memegang beberapa jabatan penting dalam pemerintah. Beberapa diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Menteri Ekonomi.
Penarikan ini menyebabkan Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang bernafaskan Islam moderat terpaksa harus mencari mitra koalisi baru.
Apalagi menjelang pemilu yang harus dilakukan lebih awal. PJD memimpin pemerintahan setelah memenangkan pemilu 2011 di Maroko dengan suara mayoritas.