REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo menilai kudeta di Mesir sebagai kecelakaan demokrasi dan jangan sampai menular ke negara yang sedang menjalani proses demokratisasi.
"Kasus (kudeta) di Mesir menjadi preseden buruk bagi transisi demokrasi karena kekuatan-kekuataan politik dan militer tidak taat hukum atau tidak sabar menapaki lika-liku demokrasi yang terkadang melelahkan bahkan menjengkelkan," kata Wibowo kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Ia menilai penggulingan seorang presiden yang dipilih secara sah melalui pemilu tidak dapat diterima, kecuali dengan alasan konstitusional, misalnya melalui pemakzulan atau "impeachment".
Selain itu, menurut dia, pengganti presiden tersebut harus mengikuti prosedur sesuai yang disepakati dalam sistem demokrasi.
Wibowo mengatakan, apabila presiden yang dipilih secara sah dapat dengan mudah digulingkan dan dunia mengamininya, tatanan sistem global menjadi rusak.
Hal itu, menurut dia, karena sumber legitimasi kekuasaan menjadi tidak jelas dan presiden berikutnya akan lebih mudah dikudeta.
"Imbasnya rakyat juga punya alasan untuk melanggar hukum karena kekuasaan sebagai poros penegakan hukum diperoleh secara tidak taat hukum," katanya.
Ia berharap masyarakat dunia peduli pada masalah di Mesir dan menolak kudeta yang dilakukan oleh militer. Penolakan ini sebagai bukti komitmen masyarakat terhadap ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun.
Presiden Mesir hasil pemilu yang demokratis, Mohamed Moursi, digulingkan militer negara tersebut pada hari Rabu (3/7) karena dinilai tidak bisa memenuhi harapan masyarakat yang memprotes kinerja pimpinan Ikhawanul Muslimin tersebut.
Berdasarkan data Kantor Berita Xinhua, tidak kurang dari 51 orang tewas dan lebih dari 450 orang lagi cedera dalam bentrokan pada hari Senin (8/7) antara pasukan keamanan dan pendukung Moursi.
Sebelumnya, pada hari Jumat (5/7), juga terjadi bentrok dan 47 dinyatakan tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika