REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir yang terpilih lewat pemilihan demokrasi, Muhammad Mursi dengan mudah digulingkan dari kursi presiden lewat kudeta militer pekan lalu. Amerika Serikat (AS) dituduh berada di balik penggulingan itu setelah puluhan dokumen mengungkap aliran uang dari negara itu kepada kelompok di Mesir untuk menekan agar presiden digulingkan.
Dalam laporan Al-Jazeera, Rabu (10/7), peninjauan pada puluhan dokumen pemerintah federal AS menunjukkan Washington diam-diam mendanai tokoh oposisi senior Mesir yang menyerukan penggulingan Muhammad Mursi.
Dokumen yang diperoleh dari Dokumen Pelaporan Investigasi UC Berkeley menunjukkan dana disalurkan melalui program Departemen Luar Negeri untuk mempromosikan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Program tersebut mendukung penuh aktivis dan politisi yang membuat kerusuhan di Mesir setelah penggulingan Hosni Mubarak pada Februari 2011.
Program yang disebut oleh pejabat AS sebagai inisiatif bantuan demokrasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Obama untuk menghentikan sekuler pro-Washington dan memenangkan kembali pengaruh di negara-negara Arab, yang sebagian besar menentang kepentingan AS di Timur Tengah.
Aktivis yang didanai program tersebut termasuk seorang perwira polisi Mesir yang merencanakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan Mursi. Dana juga mengalir ke seorang politisi anti-Islam yang menganjurkan penutupan masjid dan menyeret pengkhotbah, serta politisi oposisi yang mendorong penggulingan Mursi.
Al Jazeera menulis dalam laporannya informasi yang diperoleh di bawah Undang-undang Keterbukaan Informasi, wawancara, dan catatan publik mengungkapkan bantuan demokrasi Washington mungkin telah melanggar hukum Mesir yang melarang pendanaan politik asing.
Hal itu juga mungkin melanggar peraturan pemerintah AS sendiri yang melarang penggunaan uang pembayar pajak untuk mendanai politisi asing atau kegiatan subversif keuangan yang menarget pemerintah terpilih secara demokratis. Presiden Barack Obama sendiri membantah keterlibatan pemerintahannya dalam peristiwa politik di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika