REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Kamis mengakui pasukan pemerintah
berkomitmen terhadap dugaan tujuh pelanggaran hak asasi manusia terkait-misi (HRV) selama semester pertama tahun ini.
Letkol Ramon Zagala, kepala kantor urusan publik angkatan bersenjata, mengatakan jumlah yang dilaporkan HRVs dari Januari sampai Juni tahun ini jauh lebih rendah dari 22 kasus pada 2012, 37 tahun 2011, dan 51 pada 2010.
Ia memuji penurunan dugaan HRV terkait-misi pada pelaksanaan Perdamaian internal dan Rencana Keamanan (IPSP) Bayanihan sejak 2010.
IPSP Bayanihan adalah satu rencana militer untuk memenangkan hati dan pikiran para pemberontak di pegunungan dengan fokus utama untuk memenangkan perdamaian dan tidak hanya mengalahkan musuh.
Zagala mengatakan ada total 164 kasus HRV sejak 2010 termasuk kasus yang pribadi. "Dari jumlah ini, 47 diselesaikan dan diserahkan untuk dilaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia, sedangkan 117 yang tertunda penyelesaiannya atau untuk penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, yang diduga melibatkan militer, pejabat itu mengatakan bahwa baru-baru ini, Komite Antar-lembaga, dipimpin oleh Departemen Kehakiman Filipina, menandatangani dan menyetujui pedoman operasional.
Kelompok Kerja Teknis juga menyusun 101 prioritas kasus hak asasi manusia yang sedang dalam penyelidikan atau diadili.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
