WASHINGTON -- Partai Republik Amerika Serikat mendesak Pemerintahan Obama menghentikan bantuan untuk Kamboja jika Perdana Menteri (PM) Hun Sen kembali berkuasa pada Pemilu yang akan digelar bulan ini.
Ketua Parlemen Bidang Luar Negeri sub komite Asia Timur, Steve Cabot mengatakan dirinya ragu jika Hun Sen akan memenangkan pemilu ini tanpa dipengaruhi faktor politik kekerasan, korupsi dan nepotisme.
Ancaman dari AS ini disampaikan hanya kurang dari dua pekan sebelum pemungutan suara berlangsung dan tersiar kabar pemimpin oposisi Sam Rainsy telah mendapatkan pengampunan raja.
Namun Ketua Partai Demokrat Bidang Luar Negeri, yang berasal dari Samoa, Faleomavaega Eni Hunkin, kepada Radio Australia mengatakan kebijakan pengasingan merupakan langkah yang keliru diterapkan kepada negara seperti Kamboja, dimana AS pernah gagal membelanya.
"Bagi Saya, kebijakan itu kontra produktif, bukan begini caranya membangun persahabatan dan Kamboja bukan satu-satunya negara yang disoroti isu HAM-nya,” katanya.
"Baik pengurus Republik maupun Demokrat sangat tidak konsisten. Jika pemerintahan baru terbentuk, lalu kita hentikan bantuan, itu sama saja kita merusak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Hunkin mengatakan AS perlu memahami kalau Kamboja juga menerima bantuan lain. Dan Amerika Serikat tidak patut memaksakan negara-negara lain untuk menjadi negara demokrasi seperti negara-negara Barat.
“Sepertinya kita perlu mengerti dan menghargai kalau bagi sebagian orang mereka tidak mengerti sama sekali apa arti Demokrasi,” katanya.
“Dan jika benar-benar berkomitmen, AS lebih baik kembali membantu Kamboja daripada meninggalkannya dan selalu mengkritik dan menuding mengenai apa yang terjadi di negara tersebut.” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika