REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Setelah mengeluarkan perintah penangkapan dan menjatuhkan tuduhan atas tindak kekerasan, Jaksa Publik Mesir membekukan aset milik 14 pemimpin Ikhwanul Muslimin. Kepala Jaksa Publik Mesir yang baru, Hisham Barakat, memerintahkan untuk membekukan aset milik Ketua Ikhwanul, Muhammad Badie dan 13 anggota senior lainnya.
Tokoh-tokoh itu antara lain, Khairat al-Shater, Mohamed Ezat, Mahi Ekef, Saed ElKatatni, Essam El Erian, Mohamed ElBeltagy. Kelompok Pro Morsi juga tak luput dari pembekuan, diantaranya Essam Sultan, Assem Abdul Majed, Safwat Hegazy dan Hazem Abu Ismail.
Keputusan Barakat itu mengemuka di tengah penyelidikan insiden mematikan yang berlangsung sejak Presiden Mursi digulingkan. Saat ini, dikutip dari BBC, Muhammad Badie dan sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya telah dibebaskan dengan jaminan. Sementara, Presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis, Mohammed Mursi, masih ditahan atau dengan kata lain disembunyikan militer.
Wakil Ketua Partai al Nour, Bassam al Zarka, mengatakan kepada Al Jazirah, sama sekali tak tahu keberadaan Mursi. Ia menyatakan lokasi mantan Presiden itu saat ini benar-benar dirahasiakan. ''Dalam isu-isu seperti ini diharapkan ada transparansi. Tapi sayangnya, ini adalah kondisi Mesir saat ini,'' tutur dia kepada Al Jazirah.
Sementara itu, untuk pertama kalinya, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdel Fattah el Sissi, berbicara di depan publik. Setelah terus ditekan oleh pengunjuk rasa pro-Mursi, El Sissi melalui stasiun televisi negara mengatakan bahwa Mursi dijatuhkan karena kehendak rakyat. Mursi, menurut dia, juga telah melanggar mandat rakyat dan memusuhi lembaga-lembaga negara yang lain.
El Sissi mengulangi kata-kata dia, bahwa Angkatan bersenjata menurunkan Mursi karena terjadi polarisasi politik yang luar biasa dan mengarah kepada tindak kekerasan. Ia mengaku, sebenarnya Angkatan Bersenjata menerima dengan tulus pilihan rakyat. Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis itu pun mulai tersandung berbagai hal. ''Angkatan Bersenjata tetap berkomitmen untuk mengakui legitimasi kotak suara (pemilu),'' tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika