REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa (16/7) menolak dengan marah pedoman Eropa Bersatu (EU) yang melarang 28 negara anggota blok itu untuk mendanai proyek-proyek dalam permukiman Israel.
Netanyahu mengadakan sidang darurat setelah EU mengungkap pedoman itu yang akan mempengaruhi semua bantuan, hadiah, dan pedanaan EU sejak 2014 dan seterusnya. Tak ada satu pun yang tersedia bagi entitas Israel melewati Garis Hijau tahun 1967.
"Kita tidak akan menerima perintahh eksternal atas perbatasan-perbatasan kita. Itu satu isu yang akan diputuskan hanya dalam negosiasi langsung antara dua pihak," kata kantor Netanyahu kepada menteri hukum dan perdangan serta deputi menteri luar negeri, seperti dilansir dari AFP, Rabu (17/7).
Pihak Palestina menyambut baik pedoman itu, tetapi Netanyahu mengatakan pihak Eropa tampaknya memiliki prioritas yang terdistorsi. "Saya mengharapkan mereka yang mencemaskan perdamaian dan stabilitas di kawasan hanya pada perdebatan seperti isu, padahal yang lebih penting seperti perang saudara Suriah atau upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir," katanya.
Permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dipandang sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. "Jangan jadi kaget bahwa EU mendukung hukum internasional dalam usaha perdamaian Timur Tengah," kata Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt, dalam Twitter menyusul komentar-komentar Netanyahu.
Menteri Kehakiman Tzipi Livni, yang juga ketua negosiator Israel dengan Palestina, menyayangkan pedoman itu. "Menyedihkan bahwa kami mencapai keadaan ini tetapi sekarang tiap orang akan memahami bahwa negosiasi satu-satunya cara untuk menjaga kepentingan diplomasi kami," kata dia.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan langkah EU dapat mengganggu usaha-usaha Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian Israel-Palestina yang menemui jalan buntu. "Sejumlah negara di Eropa tampaknya berusaha mempengaruhi usaha ini dan mempengaruhi peluang kembalinya pembicaraan perdamaian Israel-Palestina," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika