REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Uni Eropa mengatakan akan melarang bantuan keuangan kepada kelompok Israel yang beroperasi di wilayah pendudukan di Palestina. Mereka menggarisbawahi, pembangunan pemukiman Israel merugikan prospek perdamaian dengan Palestina. 

Mulai tahun depan, entitas Israel yang beroperasi di wilayah tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk hibah, hadiah, atau pinjaman dari Uni Eropa. Itu akan berlaku bagi perusahaan Israel, Universitas atau lembaga lain yang beroperasi di daerah pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak perang 1967. Termasuk Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerussalem Timur.

"Uni Eropa memperjelas, mereka tidak akan mengakui perubahan perbatasan pra-1967, selain yang disepakati oleh para pihak untuk proses perdamaian Timur Tengah," ungkap sebuah dokumen yang dilansir Al-Jazeera.

Pedoman tersebut mengatakan, semua kelompok Israel yang mengajukan permohonan bantuan keuangan, beasiswa, dan dana harus membuktikan mereka tidak beroperasi di wilayah pendudukan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengkritik pedoman tersebut. "Kami tidak akan menerima perintah eksternal pada perbatasan. Itu merupakan isu yang akan diputuskan hanya dalam negosiasi langsung antara kedua pihak," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika