REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA--Menteri Kesehatan Yunani, Adonis Georgiadis pada Jumat didorong dan dipukul oleh pengunjukrasa saat melakukan kunjungan resmi ke sebuah rumah sakit. Insiden itu bertepatan dengan persiapan pemerintah melakukan perubahan besar di bidang kesehatan.
Dalam kunjungan terjadwal ke rumah sakit umum Attiko di Atena, Georgiadis diserang karyawan rumah sakit tersebut yang tidak puas, dan pengunjukrasa lain, kata kantor berita pemerintah, Athens News Agency.
"Saya didorong dan wajah saya dipukul," tutur menteri itu kepada radio Vima. Dia tidak terluka dalam insiden itu. Setelah campur tangan polisi, Georgiadis mampu menyelesaikan turnya dan berbicara dengan dokter dan para karyawan rumah sakit seperti yang direncanakan.
Sebelum kunjungan, karyawan rumah sakit mengeluarkan pernyataan menyebut menteri tersebut tidak disukai, kata kantor berita itu. Georgiadis diangkat menjadi menteri kesehatan pada bulan Juni, setelah perombakan kabinet.
Ia adalah seorang mantan anggota partai ekstrim kanan, Partai Laos, yang bergabung dengan Perdana Menteri konservatif Antonis Samaras tahun lalu. Beberapa penyerang dilaporkan meneriakkan slogan yang ditujukan pada latar belakang politiknya yang berhalauan ekstrim kanan.
"Kami mengutuk serangan yang tidak dapat diterima ini," kata juru bicara pemerintah Simos Kedikoglou kepada parlemen.
Awal pekan ini, Georgiadis mengatakan kepada wartawan jika pemerintah bermaksud untuk mengubah setidaknya lima rumah sakit umum kecil di Atena menjadi pusat-pusat kesehatan yang akan fokus pada penyakit kronis.
Perubahan ini akan menyebabkan terjadinya pemindahan banyak karyawan ke rumah sakit yang lebih besar yang menurut Kementerian Kesehatan mengalami kekurangan karyawan. Pemerintah juga berniat untuk melakukan merjer sebagai bagian dari restrukturisasi sektor kesehatan yang lebih luas.
Yunani akan menerapkan skema penempatan kembali yang lebih luas untuk pegawai negeri setelah para anggota parlemen menyetujui rancangan undang-undang reformasi pada Kamis, perubahan yang diperlukan bagi negara yang berutang itu untuk menerima pinjaman penyelamatan berikutnya dari Dana Moneter Internasional - Uni Eropa.
Skema ini mengakibatkan ribuan pegawai negeri sipil--termasuk guru dan polisi kota--mengalami pengurangan gaji selama delapan bulan, sebelum menemukan tempat baru atau menerima posisi yang ditawarkan kepada mereka. Jika tidak, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka.
Karyawan sektor publik memprotes rencana penempatan kembali itu selama sepekan penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika