CANBERRA -- Setelah pemerintah Australia memperketat peraturan soal pencari suaka dengan akan mengirimkan mereka ke Papua Nugini, sekelompok pencari suaka asal Afghanistan yang berada di Indonesia mengurunkan niat perjalanan mereka dengan perahu. Pemerintah Australia juga menawarkan hadiah senilai 200,000 dolar Aus bagi mereka yang bisa mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam penyelundupan manusia.
Sekelompok pencari suaka asal Afghanistan di Indonesia mengatakan mereka tidak akan lagi melakukan perjalanan ke Australia dengan perahu, setelah tahu kalau mereka akan dimukimkan di Papua Nugini.
Setelah mendengarkan keputusan PM Kevin Rudd soal Australia yang tidak akan lagi menerima pencari suaka lewat perahu, para pencari suaka yang kini berada di Indonesia sedang menunggu di kawasan Puncak.
Muhammad Asif, yang berbicara kepada ABC dengan bantuan penerjemah meminta pemerintah Australia untuk mengasihani para pencari suaka.
Ia juga mengatakan Australia sebaiknya mendanai Komisaris Tinggi PBB Untuk Urusan Pencari Suaka (UNHCR) untuk membantu proses klaim mereka.
"Ia mengatakan, setelah melihat laporan ini, saya tidak akan pergi dengan perahu. Saya memutuskan untuk bergabung bersama UNHCR," ujar penerjemah.
"Sebelumnya, ia mengatakan ingin ke Australia dengan menggunakan perahu bersama teman-temannya."
"Satu hal yang ia inginkan dari Australia adalah untuk mendorong UNHCR. Kalau bisa lebih cepat."
"Sekarang ini prosesnya terlalu lambat. Kebanyakan dari kita memiliki kasus, tapi setelah setahun setengah, 30 bulan, 40 bulan, tetap saja tidak ada kemajuan."
Kantor UNHCR di Jakarta secara drastis telah kekurangan dana dan kekurangan staf hingga menangguhkan lebih dari 8.000 kasus.
Pencari suaka diberitahu bahwa bisa memakan waktu dua tahun hanya untuk mendapatkan status pengungsi.
Hadiah $200.000 bagi mereka yang bisa mengungkap jaringan penyelundup manusia
Pemerintah Federal Australia juga mengumumkan akan memberikan uang senilai $200.000 kepada siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai para penyelundup manusia ke Australia.
Menteri Dalam Negeri, Jason Clare mengatakan adanya keterlibatan sindikat di Australia yang membantu mengatur para pencari suaka.
Kebijakan baru pencari suaka
- Para pencari suaka yang tiba dengan perahu tidak akan dimukimkan di Australia
- Mereka akan dikirim ke Pulau Manus atau daerah lainnya di Papua Nugini untuk diperiksa
- Pencari suaka dengan motif yang benar akan dimukimkan di Papua Nugini
- Perjanjian akan berlaku selama 12 bulan kedepan
- Pusat penahanan pencari suaka di Pulau Manus bisa ditingkatkan kapasitasnya hingga 3.000 dari semula hanya 600
"Banyak polisi yang ikut terlibat dalam operasi ini. Menurut polisi banyak orang yang ikut terlibat untuk mengatur perahu ke Australia. Mereka juga kesini naik perahu beberapa tahun lalu...," ujarnya.
"Uangnya (hadiah $200.0000) tersedia sekarang, jadi kalau anda punya informasi soal mereka yang terlibat dalam penyelundupan manusia, silakan beri tahu polisi federal."
Sementara itu, kelompok pencari suaka pertama yang tiba dengan perahu setelah pemerintah Australia menerapkan kebijakan barunya, kini ada di Pulau Christmas.
Mereka akan diberi pilihan untuk diberi dibantu melakukan perjalanan ke negara lain atau menuju ke Papua Nugini untuk diproses dan dimukimkan.
Tentara Australia juga sudah dipersiapkan untuk ke Papua Nugini pada awal pekan depan agar dapat membantu proses pengiriman pencari suaka di negara tersebut.
Burke defends advertising blitz
Sementara itu, Menteri Imigrasi, Tony Burke membela iklan-iklan kebijakan baru soal pencari suaka.
Sebuah iklan di surat kabar menulis "Jika kamu datang ke Australia dengan perahu dan tanpa visa, maka kamu tidak akan menetap disini."
Sementara dua iklan di radio juga sudah diproduksi dan ditujukan kepada para pencari suaka dengan mengatakan, "Apa yang dijanjikan oleh para penyelundup tidaklah bernilai," dan juga ada peringatan, "belilah tiket ke negara lain."
Burke mengatakan kampanye dan iklan-iklan itu juga bertujuan untuk menyelamatkan ribuan pencari suaka yang hendak berangkat ke Australia dengan perahu.
"Sangatlah menjadi penting kalau kampanye soal kebijakan baru ini bisa tersebar luas," ujarnya.
"Ada prospek bahwa semakin sedikit orang yang akan mempertaruhkan nyawanya di laut. Ada kesempatan nyata bahwa mereka akan kembali menggunakan saluran yang semestinya, yakni PBB dan kita dapat meyakinkan bahwa program kemanusian kita telah digunakan dengan tepat sasaran."
Sementara itu Joe Hockey dari pihak oposisi mengatakan kampanye ini hanyalah untuk kepentingan Partai Buruh menjelang pemilu. Ia mengatakan sebaiknya pesan disampaikan kepada para penyelundup manusia di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika