CANBERRA -- Koalisi Oposisi Australia mengumumkan rencana mengangkat seorang komandan militer, yang bertanggung-jawab mencegah penyelundupan manusia dan mengamankan perbatasan Australia.

Menurut usulan yang diberi nama Operasi Kedaulatan Perbatasan itu, seorang komandan militer akan ditunjuk oleh Panglima Pasukan Pertahanan Australia dan melapor kepada Menteri Imigrasi.

Pemimpin Oposisi Tony Abbot mengatakan, penyelundupan manusia adalah suatu 'keadaan darurat nasional'.  Ia mengatakan, jika terpilih pemerintah Koalisi akan meminta Pasukan Pertahanan menunjuk seorang jenderal bintang tiga untuk memimpin satuan tugas gabungan menangani penyelundupan manusia dan perlindungan perbatasan.

Ia mengatakan, operasi akan dimulai dalam waktu 100 hari begitu Koalisi memimpin pemerintahan. Operasi rencananya akan melibatkan 12 badan yang terlibat langsung dalam pengamanan perbatasan. "Ini termasuk situasi eksternal paling serius yang sudah lama kita hadapi," kata Abbot kepada reporter di Brisbane, "Itulah mengapa kira perlu mempunyai seorang perwira senior untuk memimpin."

Jurubicara oposisi bidang imigrasi Scott Morrison mengatakan, usul ini diajukan setelah pembahasan bertahun-tahun dengan tim penasehat senior pertahanan.  Mayjen (purn) Jim Molan adalah salah seorang penasehat yang menyusun kebijakan itu. "Ini bukan operasi militer, ini operasi yang dipimpin oleh militer," katanya.

Koalisi juga mengatakan akan merampungkan rincian rencananya untuk menolak kapal pencari suaka, dalam 100 hari pertama sejak mulai memerintah. Perdana Menteri Kevin Rudd menepis kebijakan itu sebagai satu lagi slogan kaum oposisi.  Pengumuman Koalisi Oposisi itu dikeluarkan sehari setelah PM Papua Nugini, Peter O'Neill, mengeluarkan kecaman pedas menuduh oposisi Australia  'salah menafsirkan' kesepakatan bantuan luar negeri Australia di negaranya.

Jurubicara urusan luar negeri oposisi, Julie Bishop, mengatakan, O'Neill mengakui ia kini menguasai dana bantuan Australia untuk negaranya.

Kemungkinan dana bantuan ke PNG akan ditingkatkan setelah negara itu setuju memroses dan memukimkan kembali pengungsi yang datang dengan kapal ke Australia. Tony Abbot mengatakan, dana bantuan luar negeri itu tidak akan dimanfaatkan secara bertanggung-jawab.  Akibatnya, PM O'Neill minta oposisi Australia menunjukkan respek dalam berurusan dengan pemerintah PNG.

ABC/AAP

Ikuti Whatsapp Channel Republika