REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintahan Obama menurut sumber sejumlah pejabat akan menyatakan sikap di depan parlemen, Kamis (25/7), bahwa penggulingan Mursi di Mesir bukanlah kudeta. Sikap itu memungkinkan AS untuk terus memberikan 1,5 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer ke negara tersebut.
Orang nomor dua di Kementrian Luar Negeri AS--setara wakil menteri--Wiliam Burns, akan menggelar pertemuan tertutup dengan anggota Kongres dan Senat sehari setelah Washington menunda pengiriman empat jet tempurnya, F-16 ke Mesir. Bila itu terlaksanan, maka menjadi langkah pertama AS sejak militer menjatuhkan Muhammad Mursi sebagai presiden, memenjarakannya dan juga beberapa anggota Ikhwanul Muslimin serta membatalkan konstitusi awal bulan ini.
Pemerintah Obama dipandang memaksa diri untuk tidak menyatakan situasi politik di Mesir sebagai kudeta karena di bawah hukum AS, kondisi politik semacam itu memicu penghentian dana bantuan luar negeri. Washington cemas penghentian dana justru akan membahayakan program yang mengamankan perbatasan Israel dan melawan penyelundupan senjata ke wilayah Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, serta perkara lain yang dipandang kritis dalam keamanan nasional AS.
Masih belum jelas argumen apa yang akan diungkapkan pada Kamis, namun pejabat menyatakan Burns sepertinya akan menjelaskan alasan pemerintah tidak menyebut situasi di Mesir sebagai kudeta dan tak berencana menggunakan istilah itu di kemudian hari serta meyakini Mesir tengah menuju pemulihan pemerintahan sipil dan menggelar pemilu demokratis terbaru. Pejabat tersebut menolak diungkap namanya, karena mereka bukan orang yang berwenang berbicara di depan publik sebelum pertemuan tertutup pemerintah dan parlemen.
Banyak anggota Kongres dari kedua kubu bersimpati dengan pemerintah dan melihat penting upaya AS mendukung militer Mesir demi menjaga perdamaian dengan Israel yang telah berlangsung tiga dekade. Hanya saja, ada pula suara-suara keras menentang terutama Senator Rand Paul yang dikenal liberal hingga Senator John McCain yang paling kanan dari Partai Republik, dan juga dari kubu Demokrat seperti Senator Carl Levin. Mereka menuntut penggunaan undang-undang kudeta.
Masalahnya, hukum itu bisa diterapkan bila Presiden Barack Obama dan pemerintahannya memutuskan penggulingan Mursi pada 3 Juli lalu sebagai kudeta. Bila memilih tidak, lain persoalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
