Sabtu 27 Jul 2013 09:57 WIB

Fiji Kecam Sikap Pemerintah Australia

Red:
PM Fiji Commodore Frank Bainimarama
PM Fiji Commodore Frank Bainimarama

CANBERRA -- Perdana Menteri Interim Fiji, Commodore Frank Bainimarama, menyatakan Fiji akan menolak Komisioner Tinggi Australia yang baru sampai Australia menghentikan kampanye yang bertentangan dengan kepentingan Fiji.

Saat berbicara hari Kamis di Radio Tarana Auckland, Commodore Bainimarama mengecam penentangan Australia terhadap pemerintahan interim tersebut.

Menurutnya, penunjukkan Komisioner Tinggi Australia untuk Fiji tidak akan terjadi kecuali Australia berhenti membahayakan kepentingan-kepentingan Fiji. "Kita tidak punya masalah dengan rakyat Australia...namun kita punya masalah besar dengan pemerintah Australia," ucap Bainimarama.

"Mereka tidak memperlakukan kami dengan pengertian dan hormat, dan saya bisa jamin ini juga berlaku untuk seluruh negara-negara Melanesia."

Sehubungan penolakan diplomat Margaret Twomey sebagai Komisioner Tinggi Australia, Menlu Bob Carr mengatakan,  "Kalau Fiji tidak mau menerima seorang Komisioner Tinggi Australia, itu kerugian mereka."

"Kita akan meminta Margaret Twomey, diplomat yang sangat berkualitas dan terpandang, mengerjakan hal lain," katanya.

Commodore Bainimarama mengatakan hubungan kedua negara terlihat memuaskan dari luar, namun Australia selalu mengarahkan tindakan Fiji. "[Australia] masih terus berusaha membahayakan kepentingan kami karena kami tidak melakukan apa yang mereka mau, yaitu segera mengadakan pemilihan umum setelah tahun 2006," ucap Commodore Bainimarama. "[Pemilu] tidak akan menyelesaikan apapun. Kita mau demokrasi sesungguhnya..."

Menurut dia, tindakan-tindakan pemerintah Australia tidak seperti tindakan seorang teman.

Ia menolak menerima "syarat" terkait tawaran Australia dan New Zealand untuk membantu Fiji menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2014. "Saya tidak tertarik dengan syarat-syarat, dengan diberitahu tentang bagaimana seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum kami," ucapnya. "[Pemilihan Umum ] tersebut akan bebas, adil, tapi kami lah yang akan memutuskan cara penyelenggaraannya."

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement