REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ikhwanul Muslimin memiliki waktu hingga Sabtu (27/7) sore untuk melakukan rekonsiliasi politik dan bergabung ke pemerintahan. Ultimatum tersebut diberikan militer Mesir, Kamis (25/7) waktu setempat, menjelang unjuk rasa pro-militer.
Laporan yang dilansir Al-Arabiya mengatakan kepala militer Abdel Fattah al-Sisi mengeluarkan ultimatum untuk semua warga Mesir agar berdemonstrasi membela pemerintahan sementara. Demonstrasi itu meminta militer diberi mandat untuk melawan apa yang dia sebut sebagai terorisme dan kekerasan.
Seorang pejabat senior militer mengatakan, pernyataan tersebut tidak mencerminkan pandangan militer. Meski pun situs yang memuat pernyataan terkait dengan militer. "Ultimatum 48 jam adalah undangan politik. Ini bukan berarti setelah 48 jam kami akan menindak," ujarnya.
Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi, dibuat peta jalan untuk transisi politik baru. Pemilihan parlemen akan dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan. Sementara itu, Gedung Putih mendesak militer Mesir untuk menahan diri dan melakukan yang terbaik untuk mencegah bentrokan antar demonstran.
"Pemerintah mendesak pasukan keamanan untuk menahan diri maksimum dan hati-hati," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.
Earnest mengatakan Washington prihatin dengan retorika yang mengobarkan ketegangan setelah panglima militer Mesir meminta rakyat turun ke jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika