REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Barack Obama, Kamis, dijadwalkan menyampaikan ke Kongres bahwa pihaknya belum memutuskan apakah peristiwa pengguling Presiden Mesir, Muhammad Mursi, merupakan suatu kudeta militer atau bukan. Keputusan yang akan berimbas pada dihentikannya bantuan untuk negara itu.
''Amerika Serikat juga disebutkan tidak berencana untuk membuat keputusan apapun dalam waktu dekat,'' kata para pejabat Amerika Serikat.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William Burns, dijadwalkan untuk menyampaikan hal itu dalam taklimat dengan anggota senior parlemen dan senat.
Militer Mesir telah menggulingkan Presiden Mursi pada 3 Juli setelah aksi protes jalanan besar-besaran terhadap pemerintahannya. Militer juga telah menetapkan kabinet interim pekan lalu yang bertugas untuk memulihkan pemerintahan sipil dan menghidupkan kembali perekonomian.
Menurut hukum Amerika Serikat, sebagian besar bantuan harus dihentikan jika kepala negara suatu negara yang terpilih dengan sah digulingkan melalui kudeta militer atau dekrit atau digulingkan dalam kudeta atau dekrit yang militer memainkan peran yang menentukan.
Namun, hukum yang ada tidak menetapkan batas waktu untuk pengambilan keputusan ataupun kriteria keputusan yang harus diambil. Hal itu memberi kelonggaran bagi pemerintahan Obama tentang bagaimana dan kapan pihaknya akan menafsirkan fakta-fakta yang terjadi di Mesir.
Mantan pejabat dan para pejabat saat ini telah mengatakan pemerintah tidak memiliki keinginan untuk mengakhiri bantuan senilai sekitar 1,55 miliar dolar per tahun, 1,3 miliar dolar di antaranya digunakan untuk keperluan militer, karena takut menyinggung salah satu lembaga Mesir yang paling penting.
Washington juga tidak ingin mengambil sikap apa pun yang dapat meningkatkan ketidakstabilan di bangsa Arab dengan populasi terpadat itu mengingat Mesir memiliki kepentingan sangat strategis terkait perjanjian damai dengan Israel, sekutu Amerika Serikat, dan kendali atas Terusan Suez, jalur air penting bagi militer Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika