REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH--Pemilihan parlemen kelima Kamboja siap dilaksanakan Ahad (28/7) besok, kata seorang pejabat Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Jumat (26/7) "Kami sudah siap untuk pemilu pada Minggu," kata Tep Nytha, sekretaris jenderal NEC, mengatakan dalam satu konferensi pers.
"Pejabat NEC kami siap untuk bekerja di semua TPS dan pasukan keamanan siap untuk disebarkan di tempat-tempat pemungutan suara untuk memastikan keamanan dan ketertiban umum."
Delapan partai politik akan bersaing untuk memperebutkan 123 kursi di parlemen. Di antaranya adalah dua partai utama - Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa lama dipimpin Perdana Menteri Hun Sen dan oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja dipimpin Sam Rainsy yang baru diampuni.
Sekitar 9.670.000 pemilih akan memberikan suara mereka di 19.009 TPS nasional, kata NEC. Kemudian 40.142 pengamat nasional dan 291 pemantau internasional juga telah terdaftar pada NEC untuk pemilu.
Para pengamat nasional berasal dari 35 asosiasi dan organisasi non-pemerintah, sementara pengamat internasional dari negara-negara termasuk anggota ASEAN, Rusia, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Australia, Timor-Leste, Prancis, Amerika Serikat dan Inggris , serta organisasi-organisasi internasional seperti Misi Pemantauan Pemilu Eropa.
Pemilu No Alkohol
Letjen Kirt Chantharith, juru bicara Kepolisian Nasional, mengatakan sekitar 70.000 personel keamanan akan dikerahkan selama hari pemilihan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. "Tiga personel keamanan dengan senapan berisi 30-peluru akan ditempatkan di setiap TPS," katanya dalam konferensi pers baru-baru ini.
Menjual dan minum semua jenis alkohol dilarang selama dua hari - hari sebelum Hari Pemilihan dan pada hari pemilihan, menurut arahan pemerintah.
"Untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, non-kekerasan, dan tidak ada intimidasi pada pemilu 28 Juli, pedagang dan pengecer harus menangguhkan penjualan alkohol dan semua warga Kamboja serta asing yang tinggal di Kamboja harus berhenti minum alkohol pada hari-hari yang dilarang itu," kata arahan yang ditandatangani oleh PM Hun Sen.
Llarangan dibuat sesuai dengan UU Pemilu, ditujukan untuk mencegah kekerasan, kecelakaan lalu lintas, pelanggaran atau gangguan sosial yang bisa timbul dari akibat minum alkohol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika