REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Dalam Negeri Mesir mengeluarkan ancaman untuk Ikhwanul Muslimin karena terus menyerukan demonstrasi mendukung presiden terguling, Muhammad Mursi. Dia berjanji akan bertindak tegas terhadap upaya mengguncang negeri.
Peringatan yang dikeluarkan pada Ahad (28/7), datang setelah jumlah korban tewas dalam bentrokan akhir pekan antara pendukung Mursi dan pasukan keamanan mencapai 72 orang. Insiden itu merupakan kekerasan paling parah sejak kudeta militer 3 Juli.
"Saya meyakinkan rakyat Mesir bahwa polisi akan memelihara keamanan negara dan sanggup melakukan itu," ujar Menteri Dalam Negeri Mesir, Muhammad Ibrahim dikutip Al Jazeera Ahad (28/7).
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri untuk Hubungan ekonomi, Ziad Bahaa El-Din mengatakan pemerintah seharusnya tidak meniru tindakan penekanan dan politik eksklusif pada musuh.
"Posisi kita harus menyediakan jaminan hukum bukan hanya kepada anggota Ikhwanul, tetapi kepada setiap warga negara Mesir," ujarnya.
Pada Ahad, pendukung Mursi berjanji meneruskan protes. Kekerasan sporadis dilaporkan terjadi di seluruh negeri sepanjang Sabtu malam termasuk di kota terusan Suez. Kepala HAM PBB, Navi Pillay menyatakan keprihatinannya pada kekerasan di Mesir.
"Meski sudah ada peringatan, semua permintaan untuk menahan diri, lebih dari 150 warga Mesir tewas dalam protes selama bulan lalu, bukan hanya di Kairo tetapi di kota lain. Saya khawatir dengan masa depan Mesir jika militer dan pasukan keamanan, begitu juga demonstran, terus mengambil jalan konfrontasi dan agresif," ungkapnya.