REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan yang terjadi di Mesir, membuat prihatin banyak pihak, utamanya para ormas Islam di indonesia. Salah satunya adalah Muhammadiyah.
Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Awar Abbas, menyatakan rasa prihatinnya atas perkembangan yang terjadi di Mesir. "Kami mengutuk keras dengan cara-cara yang ditempuh oleh pihak militer," ujarnya dalam pesan singkat kepada Republika, Ahad, (28/7).
Pihak militer Mesir dengan tega menembaki serta membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan dan keinginan dari rezim yang tidak sah, karena menjatuhkan kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.
Pihaknya pun mengimbau kepada rakyat Indonesia dan pemerintah RI agar tidak mengakui rezim baru yang berkuasa di Mesir. "Karena rezim tersebut tidak menghormati prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik," katanya.
Ia juga mengimbau kepada PBB dan dunia internasional menghentikan cara-cara yang tidak beradab, seperti yang telah dilakukan oleh pihak militer Mesir. "Apalagi hal ini mereka lakukan saat bulan suci ramadhan," ujarnya.
Tindakan yang dilakukan oleh pihak militer Mesir ini menodai bulan suci ini. Bulan ramadhan adalah bulan suci dimana umat muslim diajarkan untuk peduli dan berempati kepada saudara lainnya.
Namun hal yang terjadi di Mesir bertolak belakang dengan prinsip ini. Di Mesir justru terjadi penodaan pada bulan ramadhan, karena oleh rezim yang berkuasa sekarang, Islam telah dinodai dengan sikapnya yang menumpahkan darah puluhan bahkan mungkin ratusan jiwa orang-orang yang seiman dan sekeyakinan dengan mereka.
"Ini jelas-jelas sebuah tindakan yang benar-benar tidak terpuji dan patut untuk dikutuk," katanya.
Ia sangat mengecam sikap negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang selalu mengajari dunia tentang demokrasi, namun dalam faktanya mereka justru memperlihatkan sifat kemunafikannya, yaitu dengan kasat mata tidak mengutuk cara-cara penyelesaian secara kudeta.
Ia menyerukan agar takyat Mesir harus bersatu untuk menghadapi rezim sekarang ini. Ia menyarankan agar langkah-langkah ke arah utu harus ditempuh dengan cara-cara yang beradab dan bukan dengan cara-cara yang biadab seeprti yang terjadi saat ini.
"Saya harap pemerintah Indonesia tidak mengakui rezim yang inkonstitusional dan tak bermoral ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
