REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Partai oposisi Kamboja mengatakan pihaknya menolak hasil pemilihan parlemen yang memenangkan partai perdana menteri berkuasa, Hun Sen. 

Partai Rakyat Kamboja mengklaim kemenangan dari pemilihan yang dilangsungkan Ahad (28/7) kemarin. Hasil sementara menunjukkan partai oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, mengambil 55 kursi atau naik dari sebelumnya 29 kursi. 

Hasil tersebut mengguncang pemerintahan Hun Sen. Partai oposisi akan melakukan tindakan lebih lanjut terhadap hasil pemilihan tersebut. Dalam pernyataannya, partai oposisi mengatakan pemilihan dipenuhi tindakan melawan hukum. 

Mereka mendesak komite investigasi bersama yang terdiri dari dua pihak Komite Pemilihan Nasional, PBB, serta LSM lokal dan internasional. 

"Partai Penyelamatan Nasional Kamboja tidak akan menerima hasil pemilihan karena banyak hal melawan hukum yang terjadi," kata pemimpin partai oposisi, Sam Ransy dikutip The Independent, Senin (29/7).

Negara-negara asing seperti Amerika Serikat (AS) yang telah menyatakan keraguan pada keadilan sebelum pemilihan dinilai tidak akan antusias dengan hasilnya. Mereka menerima hasil pemilu sebelumnya yang dipenuhi intimidasi dan kekerasan sebagai hasil yang cukup adil. 

The Independent melaporkan AS kemungkinan akan menganggap hasil pemilihan di Kamboja tahun ini sebagai kemajuan besar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika