REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Oposisi Kamboja menolak hasil pemilihan umum yang diselenggarakan Ahad. Mereka menuduh banyak terjadi kecurangan, meski partai mereka, Partai Penyelamatan Nasional (CNRP) meraih angka yang cukup banyak.
Dalam pemilihan ahad (28/7), Partai Perdana Menteri Hun Sen, Partai Rakyat Kamboja (CPP) mengeklaim meraih kemenangan. Meski begitu dari hasil penghitungan sementara CPP mengalami penyusutan suara signifikan, yaitu dari mayoritas 90 kursi di pemilu sebelumnya, menjadi hanya 68 kursi. Sementara kubu oposisi CNRP meraih suara signifikan, yaitu dari 29 menjadi 55 kursi.
Hasil pemilu Juli 2013 ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang telah berlangsung 28 tahun. Namun CNRP meminta kecurangan ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Pemimpin Partai CNRP, Sam Rainsy, mengatakan terjadi penyimpangan yang begitu besar, sehingga mereka menuntut dibentuknya komite investigasi independen.
Apapun yang terjadi, penolakan CNRP kemungkinan sia-sia. Karena Partai berkuasa memiliki kontrol penuh atas birokrasi negara. Artinya pengadilan kemungkinan akan semakin menegaskan kemenangan CPP. Pada pemilu sebelumnya usaha banding atas hasil pemilihan yang diraih pun tak berhasil.
Negara asing seperti Amerika Serikat memang telah menyatakan keraguan atas pemilu di Kamboja. Akan tetapi, melihat hasil yang ada tentu asing akan menilai sebagai kemajuan yang besar.Selain itu, partai CPP dan Komisi Pemilihan Umum Kamboja menyatakan proses pemilu dilakukan secara jujur dan adil. Lagipula kemenangan sedikit dari oposisi cukup bagi pemerintah untuk kembali mengelola negara.
Walaupun dipastikan ada peningkatan sensitivitas opini publik. Dari kubu oposisi, pemimpin partai Rainsy saat ini dalam kondisi tidak pasti, yang artinya tak memungkinkan ia memiliki jabatan politik. Karena ia tak bisa mengikuti pemilu bahkan menjadi kandidat anggota parlemen karena berada di pengasingan saat tenggat waktu pendaftaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
