Rabu 31 Jul 2013 09:09 WIB

Korupsi dan Kriminalitas Hambat Bisnis di Papua Nugini

Red:
Papua Nugini
Papua Nugini

PORT MORESBY -- Sebuah survei menunjukan korupsi dan kriminalitas adalah dua tantangan terbesar uintuk berbisnis di Papua Nugini.

Lembaga The Institute of National Affairs mensurvei perusahaan di semua sektor di negara itu dan menemukan bahwa kriminalitas berdampak negatif  besar pada bisnis.

Sementara korupsi adalah factor kedua yang emnjadi hambatan berbisnis dengan 28 persen perusahaan mengungkapkan sangat terpengaruh oleh dua kondisi itu. Direktur Survei, Paul Barker mengatakan korupsi telah menyebar selama 20 tahun terkahir. “Di masa lalu, korupsi hanya terjadi dilokasi tertentu. Sekarang terus meluas terkait dengan instansi pemerintah: bisa jadi dengan polisi, bea cukai, perpindahan tenaga kerja, pemasok dan pimpinan tender, lingkungan dan berbagai hal ," ujarnya.

Barker menjelaskan korupsi mengakibatkan rakyat Papua Nugini tak mendapat pelayanan  dan di sektor publik membayar dua sampai tiga kali lipat dari yang haru dibayarkan kepada kontraktor.

Sedangkan dampak dari kejahatan mungkin bahkan lebih signifikan, dengan investasi dan berujung pada hilangnya pekerjaan.

Melawan korupsi

Sebuah survei terpisah oleh Transparency International menunjukkan 76 persen warga Papua Nugini berpikir korupsi di sektor publik merupakan masalah serius. Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mendorong penegakan hukum dan ketertiban dan merekrut anggota kepolisian baru.

TI menyambut baik upaya strategi anti korupsi O’Neill dan rencananya untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi, tapi Ketua Transparansi untuk Papua Nugini, Lawrence Stephens mengatakan akan lebih baik memastikan polisi, peradilan dan investigator pemerintah lainnya mampu melakukan tugas mereka. “Selain itu, kami perlu memastikan setiap laporan yang disampaikan kepada parlemen diperhatikan dan laporan yang tidak disampaikan pada parlemen mulai dipresentasikan," jelasnya.

Stephens menyebut masyarakat Papua Nugini ingin melawan korupsi  dan bahwa kemarjuan teknologi membuatnya menjadi lebih mudah. “Orang orang bisa merekam dan semakin banyak orang menjadi sadar bahwa mereka bisa melakukan itu dan menyebarkan informasi itu kepada yang lain.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement