REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Reaksi pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap krisis politik di Mesir menimbulkan pertanyaan. Pemerintah Obama tetap tenang meski Mesir jatuh dalam kekacauan politik sejak empat pekan lalu. 

Dalam laporan Al-Arabiya, Washington dinilai terlihat berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk mengatur kerja sama keamanan dengan tentara Mesir dan komitmen terhadap nilai demokrasi. Washington menolak label militer yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi sebagai kudeta. 

Jika AS menyebut kudeta, maka mereka harus memotong bantuan 1,5 miliar dolar AS ke Mesir. Sebagian besar bantuan tersebut untuk militer yang bertanggung jawab mengamankan perbatasan dengan Israel. Hukum federal AS dengan jelas mengatakan bantuan non-kemanusiaan harus dihentikan jika pemerintah negara mana pun yang kepala pemerintahan terpilih digulingkan oleh kudeta militer.

Rabu kemarin (31/7), Senator Rand Paul mengajukan proposal pemotongan bantuan AS ke Mesir namun gagal di pemilihan senat. Pemilihan tersebut menentukan apakah Washington akan memiliki pengaruh di Kairo jika dana terus mengalir. 

New York Times mengutip Dennis B Ross, mantan penasehat Timur Tengah Presiden Barack Obama yang mengatakan, jika pemotongan bantuan AS ke Mesir dilakukan maka pengaruh mereka akan hilang di negara tersebut. "Pasti akan ada reaksi melawan kita dan jalan itu akan membuat kita tidak memiliki pengaruh," ujar Ross dikutip Al-Arabiya.

Sementara itu, ahli keamanan di Universitas Georgetown As, Paul Sullivan mengatakan AS masih memiliki pengaruh atas Mesir dengan cara di luar bantuan keuangan. "AS masih memiliki pengaruh melalui peralatan militer yang dimiliki Mesir. Banyak dari senjata itu buatan Amerika atau berbasis teknologi AS. Ada banyak kepentingan militer memelihara senjata dan kontrak latihan," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika