REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah sementara Mesir dan pendukung Muhammad Mursi tampaknya siap untuk berkompromi. Langkah ini diambil setelah dunia internasional menekan pemerintah untuk mencegah pertumpahan darah dan aksi kekerasan.
Dikutip dari Reuters, Ahad (4/8), juru bicara kelompok pendukung presiden terguling Mursi, Tarek el Malt mengatakan kelompoknya menghormati tuntutan rakyat yang digelar pada 30 Juni lalu. Pun, ia menyatakan menginginkan solusi yang juga disepakati rakyat.
Bahkan, Tarek juga menyatakan kubu pro Mursi siap untuk berdialog dengan Front Keselamatan Nasional, partai liberal dan kiri yang ada dalam pemerintahan sementara. Namun, pendukung Mursi menolak keterlibatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdel Fattah al Sissi, yang mengkudeta Mursi, dalam dialog itu.
Mereka malah tak rela memiliki posisi politik yang sama dengan al Sissi. Pendukung Mursi dan Ikhwanul Muslimin juga siap untuk berdiskusi jika konstitusi yang lama dikembalikan.
Terkait Mursi, Tarek el Malt yang berasal dari Partai Wasat itu mengatakan hal itu menjadi dialog di kemudian hari. Begitu juga dengan permintaan mereka agar pemerintah sementara mengembalikan bangku presiden kepada Mursi.
Sabtu (3/8) kemarin, Menteri Luar Negeri kabinet sementara, Nabil Fahmy menawarkan dialog terbuka dengan semua grup untuk berekonsiliasi. Namun dengan syarat seluruh kelompok menghentikan aksi kekerasan.
Fahmy juga mengaku, kepada Al Jazeera, telah beberapa kali mengontak tokoh Ikhwanul. Ia sendiri, mengatakan takkan menyebut itu sebagai negosiasi, namun hanya sekadar menghubungi kelompok pendukung Mursi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
