REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Panglima militer Mesir Abbdel Fattah al-Sisi pada Jumat malam bertemu dengan para pemimpin Islam dalam usaha menyelesaikan kemelut pendukung mantan presiden Muhammad Mursi, yang digulingkan, dengan pemimpin baru negara itu.
Sisi bertemu dengan beberapa wakil dari gerakan Islam dan menegaskan bahwa ada peluang bagi penyelesaian kemelut itu asalkan semua pihak menolak kekerasan, kata juru bicara militer Kolonel Ahmed Aly dalam pernyataan tanpa merinci dengan siapa ia berembuk.
Pendukung Mursi melakukan unjuk rasa besar-besaran selama lebih dari sebulan, yang melumpukan bagian ibu kota Mesir itu.
Pihak berwenang berulangkali menyerukan mereka pulang, menjanjikan mereka akan keluar dengan aman.
Tetapi, pendukung Mursi --presiden terpilih pertama Mesir-- menganggap penggulingan oleh militer pada 3 Juli sebagai satu pelanggaran terhadap demokrasi dan menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan unjuk rasa sampai kekuasaan Mursi dipulihkan.
Setelah satu pertemuan dengan Wakil Menlu Amerika Serikat William Burns, sayap politik Ikhwanul Muslim dari mana Mursi berasal menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada "legitimasi, yang menetapkan pemulihan kembali jabatan presiden itu bagi Moursi, konstitusi dan Dewan Syuro," atau majelis tinggi parlemen.
Kunjungan utusan AS itu, yang disusul dengan lawatan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton dan Menlu Jerman Guido Westerwelle, adalah tindakan terbaru dalam satu usaha diplomatik untuk memecahkan kebuntuan dalam konflik di Mesir.
Pernyataan terbaru kelompok Islam itu menyatakan kunjungan Burns tidak mengubah sikap mereka.
"Kami menegaskan akan menyetujui setiap solusi politik yang diusulkan atas dasar legitimasi konstitusional dan menolak kudeta," kata pernyataan Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin.
Burns juga bertemu dengan Menlu Nabil Fahmy dalam usaha menengahi satu kompromi antara kedua pihak.
Washington juga tetap mendesak dari jauh, dengan Menteri Pertahanan Chuck Hagel mendesak Sisi mendukung satu "proses politik melibatkan semua kelompok," kata Pentagon.
"Usaha diplomatik itu dilakukan setelah surat kabar Washington Post menyiarkan satu hasil wawancara dengan Sisi, yang mengecam Washington, mendesak para pendukung Moursi mengakhiri aksi unjuk rasa mereka.
Ketegangan terjadi saat polisi berusaha membubarkan unjuk rasa pro-Moursi di Kairo. Tetapi Fahmy menegaskan pihak berwenang "tidak ingin menggunakan kekuatan jika msaih ada jalan lain yang bisa ditempuh."
"Ada undangan terbuka bagi semua kekuatan politik untuk ikut serta.
Pintu terbuka untuk siapapun, termasuk Ikhwanul Muslimin, untuk ikut serta dalam proses itu," kata Fahmy kepada wartawan.
"Jika bidang politik tidak memiliki tempat bagi siapapun,maka itu bukanlah satu demokrasi yang melibatkan semua kelompok".
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
