REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Dunia internasional memulai langkah dialog untuk mengakhiri krisis di Mesir. Hal ini tampak setelah diplomat dari Negara Teluk, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS) yang bertemu dengan Wakil Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Khairat el Shater yang mendekam dalam penjara.
Pejabat pemerintah mengatakan seorang diplomat asal AS bertemu dengan Khairat el Shater sebagai bagian dari upaya mediasi Internasional. Mereka mengatakan diplomat itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri William Burns yang didampingi Menteri Luar Negeri Qatar, Uni Emirat Arab, dan utusan UE.
Sementara saat ini el Shater mendekam dalam penjara atas tuduhan keterlibatan pembunuhan demonstran Anti-Mursi. Seorang sumber mengatakan kepada Al Jazeera, Shater meski menerima kunjungan diplomat asing namun menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Ia juga bersikeras sebaiknya mereka bertemu dengan Presiden yang digulingkan, Muhammad Mursi.
''Dalam pertemuan kurang dari satu jam itu Shater mengatakan sebaiknya delegasi tak usah membuang waktu bernegosiasi dengan dia, dan Mesir masih memiliki seorang Presiden namanya Muhammad Mursi,'' ucap seorang sumber kepada reporter Al Jazeera, Senin (5/8).
Sementara Kantor Berita MENA, mengutip seorang informan, mengatakan utusan yang berusaha menengahi kebuntuan di Mesir menerima izin dari Jaksa Agung untuk mengunjungi Shater.Hal ini diperlukan karena El Shater, Pemimpin spiritual Ikhwanul, Muhammd Badie dan yang lain sedang mennggu persidangan atas tuduhan pembunuhan delapan demonstran di markas Ikhwanul.
Kejadian tersebut terjadi saat jutaan rakyat Mesir turun ke jalan 30 Juni lalu dan menuntut kemunduran Mursi. Dalam sebuah pernyataan singkat, Ikhwanul mengatakan delegasi harus bertemu dengan presiden terpilih Mesir, Muhammad Mursi. Namun Ikhwanul tak mengutuk atau melarang kunjungan Burns.
Kunjungan juga dilakukan setelah Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin Presiden Sementara, Adly Mansour dan beberapa anggota kabinet mengumumkan bahwa kerangka resolusi yang dinegosiasikan harus terbatas dan terdefinisi. Sedangkan Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Burns membahas hal penting seperti menghindari kekuasaan dan mendorong proses inklusif agar membantu transisi di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika