REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintahan sementara Mesir belum mencapai kesepakatan dengan Ikhwanul Muslimin. Karena itu, mereka membantah laporan yang menyebut pemerintah menawarkan jabatan menteri ke Ikhwanul Muslimin.

Surat kabar MENA menyebutkan penasehat media presiden, Ahmed El-Muslimany, mengatakan kesepakatan terkait jabatan menteri belum ditemukan. Pemerintah juga tidak menawarkan pembebasan sejumlah anggota Ikhwanul dari penjara.

Selain itu, pemerintah membantah telah menawarkan pencairan kembali aset Ikhwanul sebagai bagian dari kesepakatan mengakhiri krisis politik. Awal Senin lalu, kantor berita Reuters yang dilansir Al-Arabiya mengutip sumber militer mengatakan penawaran dibuat untuk mengakhiri demonstrasi pendukung Ikhwanul Muslimin.

Sumber yang dikutip The Guardian juga mengkonfirmasi laporan tersebut. "Sebagai bagian dari rencana rekonsiliasi nasional ada janji yang dibuat pemerintah ke ikhwanul, tapi hanya dilakukan ketika demonstrasi berakhir," ujar sumber keamanan yang dikutip the Guardian.

Janji tersebut diantaranya tiga posisi menteri di pemerintahan yang baru, pencairan aset senior Ikhwanul Muslimin, dan pembebasan penjara mereka yang tidak melakukan kekerasan melawan negara.

Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya masih melakukan demonstrasi dengan menduduki dua tempat di Kairo dan Giza untuk menuntut pembebasan Muhammad Mursi. Mereka melakukan demonstrasi setiap hari sejak 28 Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika