REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Ketua Partai Ennahda yang berkuasa dalam pemerintahan di Tunisia, Rached Ghannouchi, mengatakan pemerintah tidak akan mengundurkan diri di bawah tekanan dari oposisi bahkan ketika protes-protes baru untuk menuntut pengundurannya dipersiapkan Selasa (6/8).
Keterangan Ghannouchi, yang disiarkan harian La Presse, akan memperdalam krisis yang telah melanda negara di Afrika Utara itu sejak pembunuhan politik pada Februari disusul oleh peristiwa sama bulan lalu.
Partai-partai oposisi mulai yang beraliran kiri hingga kanan-tengah merencanakan protes malam hari di Tunis pada Selasa untuk menandai enam bulan sejak politisi oposisi Chokri Belaid ditembak mati di luar rumahnya. Para pencela pemerintah mengatakan, kabinet yang dipimpin Ennahda telah gagal mengekang para radikal yang dipersalahkan membunuh Belaid dan Mohamed Brahimi, anggota parlemen pada 25 Juli.
Mereka juga menyerukan pembubaran Mejelis Konstituen Nasional, yang akan bertemu mulai pukul 0800 GMT (pukul 15.00 WIB) Selasa untuk membahas krisis itu. "Protes-protes yang menuntut pembubaran pemerintahan terpilih berlebihan dalam rezim demoratik, protes-protes tidak mengubah pemerintah-pemerintah," kata Ghannouchi kepada La Presse.
"Sayangnya tiap kali tregedi menimpa kita, kita segera menyerukan pembubaran pemerintahan dan parlemen," kata dia. Pemimpin Ennahda itu juga menepis kritik-kritik yang mengatakan penguasa terlalu lunak kepada para radikal yang pengaruhnya tumbuh sejak pergolakan rakyat pada 2011 yang mendongkel orang kuat Zine El Abidine Ben Ali.
"Ada 500 hingga 600 tersangka teroris yang dijebloskan ke penjara," kata Ghannouchi, tanpa memberi rincian lebih lanjut, seperti dilansir AFP.
Tunisia telah dilanda protes-protes anti pemerintah sejak pembunuhan Brahimi, dan para pengunjuk rasa telah bentrok dengan polisi yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka. Penguasa mengatakan Brahimi dibunuh dengan senjata sama yang digunakan membunuh Belaid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
