REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Semua pemerintah di seluruh dunia mesti menghormati kesepakatan dengan kelompok masyarakat pribumi dalam membuat keputusan di semua bidang, kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Jumat (9/8).
"Pengaturan konsensus semacam itu memungkinkan pengertian yang lebih baik mengenai nilai dan pandangan mereka dan penting untuk melindungi dan mendorong hak serta menetapkan visi politik dan kerangka kerja yang diperlukan bagi kebudayaan berbeda agar bisa hidup secara harmonis," kata Ban, saat memperingati Hari Internasional Rakyat Pribumi Dunia.
Ada lebih dari 5.000 kelompok pribumi yang berbeda di sebanyak 90 negara, atau lebih dari lima persen penduduk dunia, demikian statistik PBB. Ban mengatakan keikut-sertaan masyarakat pribumi dalam pengambilan keputusan harus dijamin di semua tingkat.
"Masyarakat pribumi telah menjelaskan bahwa mereka mengingini pembangunan yang memperhitungkan kebudayaan dan identitas serta hak untuk menetapkan prioritas mereka sendiri," kata Ban, seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu (10/8). Ia menambahkan agenda pembangunan pasca-2015 harus bersinergi dengan hak, perspektif dan kebutuhan masyarakat pribumi.
Hari Internasional Masyarakat Pribumi Dunia telah dirayakan sejak 1995, dan tema tahun ini adalah "Honoring treaties, agreements and other constructive arrangements".
Sebagian masyarakat pribumi telah mendatangi Markas PBB di New York, AS, untuk memperingati Hari itu. Sebagian Masyarakat Asli Amerika naik kuda selama empat hari untuk pergi ke New York. "Saya mendesak semua negara anggota agar melakukan langkah nyata guna menangani tantangan yang dihadapi masyarakat pribumi, terutama tak-terlibatnya dan keterkucilan mereka, dengan menghormati semua komitmen dan meneliti apa yang bisa dilakukan," kata Ban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
