REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Para pejabat Palestina geram menyusul keputusan Israel membangun 1.200 rumah di wilayah pendudukan di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Tindakan itu disebut pejabat Palestina akan memperkeruh pembicaraan perdamaian kedua pihak.
Israel mengumumkan undangan tender untuk membangun 1.200 unit rumah di Jerusalem Timur dan Tepi Barat Sungai Jordan, Ahad (11/8) atau tiga hari sebelum Israel memasuki babak baru pembicaraan perdamaian dengan Palestina.
Kebanyakan orang Palestina mengutuk keputusan Israel itu. Mohamed Ishtaya, seorang perunding Palestina, kepada Xinhua mengatakan, tindakan tersebut adalah pukulan yang disengaja terhadap upaya AS dan internasional yang dilancarkan untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut.
Ishtaya menuturkan, perdamaian dan permukiman bertolak-belakang dan tak pernah bisa bertemu. Karenanya, ia menegaskan penghentian pembangunan permukiman adalah tuntutan utama Palestina bagi dilanjutkannya pembicaraan perdamaian yang macet.
Departemen Luar Negeri AS pekan lalu mengumumkan babak kedua pembicaraan perdamaian langsung akan diselenggarakan antara perunding Israel dan Palestina di Yerusalem, Rabu (14/8) mendatang. Palestina setuju melanjutkan pembicaraan setelah Israel setuju membebaskan 104 tahanan Palestina dari penjara Yahudi.
Palestina berharap Menteri Luar Negeri AS, John Kerry akan meminta Pemerintah Israel mengakhiri perluasan permukiman Yahudi. Ishtaya mengatakan Palestina telah menyampaikan protes kepada Kerry mengenai tindakan baru Israel tersebut.
Sementara itu, Hanan Ashrawi, anggota Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan, di dalam satu pernyataan Israel tak menghentikan serangan berturut-turunya terhadap upaya internasiona. Serangan semacam itu bertujuan untuk menghalangi perundingan.
"Israel berusaha menggagal proses perundingan perdamaian yang ditaja AS sebelum proses tersebut benar-benar diluncurkan. Setelah keputusan serius ini, saya tak percaya Palestina memerlukan perundingan tanpa arti dengan Israel," kata Ashrawi.
Pada Ahad (11/8) pagi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Utusan Perdamaian Khusus AS untuk Timur Tengah Martin Indyk bertemu di Ramallah, Tepi Barat, untuk mempersiapkan babak kedua pembicaraan perdamaian.
Sumber Palestina mengatakan, Abbas memberitahu induk pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur akan merusak prinsip penyelesaian dua negara dan merusak upaya AS guna menghidupkan kembali proses perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
