REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH--Kebuntuan sengketa pemilu di Kamboja kian memburuk, Senin (12/8). Oposisi menolak hasil penghitungan resmi yang menyatakan kemenangan untuk partai Perdana Menteri Hun Sen yang lama berkuasa.

Situasi itu memicu protes jalanan lebih luas. Kubu oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), menyatakan tidak akan menerima hasil terakhir karena menganggap pemerintah telah gagal mengatasi tuduhan kecurangan yang tersebar luas. CNRP juga menyeru ke komunitas internasional untuk tidak mengakui hasil pemilu tersebut.

Krisis pemilu yang berlangsung pada 28 Juli lalu menjadi tantangan terbesar politik Perdana Menteri Hun Sen selama dua dekade. Situasi itu juga mengancam membuat tak stabil salah satu negara anggota ASEAN tersebut, yang selama beberapa tahun terakhir menjalin hubungan kuat ekonomi dan politik dengan Cina.

Komite Pemilu Nasional, lembaga negara penyelenggara pemilu dinilai didominasi oleh kader-kader partai yang mengusung Hun Sen, Partai Rakyat Kamboja (CPP). Pada Senin pagi, Komite mengumumkan bahwa CPP telah memenangkan suara mayoritas di 19 dari total 24 provinsi di Kamboja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika