REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, Senin (12/8) waktu setempat mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan tidak berpartisipasi dalam perundingan damai dengan Israel yang akan dimulai pada Rabu (14/8) besok.
Pernyataan itu dikeluarkan dalam menanggapi pembangunan lanjutan pemukiman ilegal Yahudi dengan diumumkannya tender pembangunan sekitar 1187 unit pemukim ilegal di wilayah Palestina 1967 oleh Kementerian Perumahan Israel pada Ahad lalu (10/8).
“Otoritas Palestina berada dalam kontak dengan masyarakat internasional untuk membujuk mereka mengikuti jejak Uni Eropa berkaitan dengan investasi di luar wilayah Palestina yang dijajah Israel,” kata Erekat, dalam sebuah pernyataan kepada radio Ibrani seperti dilaporkan AlRay yang dikutip Mi’raj News Agency, Selasa (13/8).
Dia memperingatkan bahwa jika Israel memutuskan mendeportasi salah satu tahanan yang akan dibebaskan ke luar wilayah Palestina, perjanjian yang disponsori Amerika Serikat antara pihak Israel dan Palestina pada masalah tahanan akan dianggap batal.
Sementara, tiga Wakil senior Organisasi Pembebabasan Palestina (PLO) mengatakan Otoritas Palestina seharusnya tidak melakukan negosiasi pada Israel.
Sekretaris PLO, Yasser Abed Rabbo, menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah Israel menggunakan perundingan sebagai kedok untuk kegiatan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi. Israel menggunakan perundingan bahkan sebelum mereka mulai sebagai kedok untuk kegiatan pembangunan pemukiman ilegal," tegas Rabbo pada Voice of Palestina beberpa waktu lalu.
Abed Rabbo memperingatkan bahwa pemerintah Israel melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan perundingan yang dimulai pada pekan lalu di Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
