REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, Prof. Dr. Syaikh Yusuf Qardhawi, melalui pernyataan resminya menyerukan dunia Islam agar Jumat ini (16/8) secara bersama-sama turun ke jalan mengecam kekerasan militer Mesir.
Elbehira edisi Kamis (15/8) melaporkan ulama berpengaruh di dunia, Syaikh Qardhawi, juga menyerukan agar Jumat ini dijadikan sebagai hari perlawanan umat Islam dunia kepada kekejaman militer Mesir pimpinan Abdul Fattah Al Sisi.
“Seluruh umat Islam di setiap negeri-negeri muslim agar turun ke jalan beserta anak dan keluarga mereka untuk berunjuk rasa damai mengecam tindak kekerasan tersebut,” ujar pernyataannya.
Qardhawi menyatakan sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam di negeri-negeri lainnya untuk melakukan aksi unjuk rasa menentang pembantaian itu.
Pada situs resminya, Mi'raj News Agency mengutip pernyataan Qardhawi yang menuntut organisasi hak asasi manusia dunia mengajukan kasus tersebut ke pengadilan internasional untuk mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan orang tak bersalah dan serangan terhadap kebebasan dan martabat manusia.
“Ini kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah Mesir di mana pihak keamanan menyerbu aksi damai warga, mereka menembakkan peluru tajam dan gas air mata, penggunaan pesawat terbang yang membuang gas beracun ke tengah kerumunan warga,” katanya.
Padahal, menurutnya, aksi duduk dengan damai tersebut jelas-jelas dijamin oleh seluruh hukum dan konstitusi serta piagam hak asasi manusia, kebebasan dan norma-norma internasional.
“Militer Mesir telah melakukan pengkhianatan terhadap sumpah tugasnya yang akan taat dan setia menjaga keamanan negara dan melindungi warga sipil dari pertumpahan darah,” papar Syaikh Qardhawi.
Syaikh Qardhawi melalui institusinya telah lama menyerukan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menjaga kepentingan umum dan lebih mengedepankan dialog beradab sebagai cara untuk menyelesaikan krisis Mesir.
Persatuan Ulama Muslim Internasional juga menyeru kepada Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Afrika, PBB, Dewan Keamanan PBB, dan organisasi internasional lainnya dan badan-badan hak asasi manusia, untuk bergerak cepat, dalam rangka untuk menghentikan pertumpahan darah dan pelanggaran hak sipil di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika