REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan, pembantaian rakyat Mesir oleh militer Negeri Piramida itu, tidak hanya mencakup dimensi agama. Namun, lebih kepada pelanggaran nilai kemanusiaan.
"Jangan hanya melihat setiap penghilangan nyawa terutama dalam jumlah yang besar itu dipandang dari sisi suku, agama dan ras. Akan tetapi, yang lebih universal adalah sisi kemanusiaan. Dengan kata lain, pemerintah Mesir sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia," katanya di Jakarta, Jumat (16/8).
Berbicara masalah perjalanan terkini dari demokrasi di Negeri Piramida itu, Bonnie mengaku tidak setuju dengan proses kudeta di Mesir. Alasannya, kudeta mengingkari nilai-nilai substasial dari demokrasi.
"Suksesi dalam demokrasi itu memiliki prosedural yang elegan dengan pemilihan umum bukan dengan kudeta," tutupnya.
Krisis Mesir mulai terjadi sejak 30 Juni ketika jutaan orang turun ke jalan untuk menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis untuk pertama kalinya. Ikhwanul Muslimin yang mendukung Mursi, menyerukan demonstrasi lanjutan setelah negara dinyatakan dalam keadaan darurat oleh pemerintahan sementara.
Sementara, Kementrian Kesehatan Mesir menyatakan 578 korban tewas dan lebih dari 4.200 orang terluka dalam bentrokan Rabu kemarin. Kekerasan terjadi ketika pasukan keamanan menggunakan bulldozer, gas airmata, dan senjata tembak untuk membersihkan dua kamp demonstrasi pro-Mursi. Rabu lalu disebut-sebut sebagai hari paling mematikan di Mesir sejak revolusi 2011 yang menumbangkan Husni Mubarak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
