Jumat 16 Aug 2013 20:06 WIB

Oposisi Australia akan Hapus Hak Banding Pencari Suaka

Red:
Tony Abbott
Tony Abbott

CANBERRA -- Pemimpin Koalisi Oposisi Australia Tony Abbott mengatakan akan mengurangi jumlah pencari suaka di Australia yang dinyatakan bukan pengungsi, dengan menghapuskan hak mereka untuk mengajukan banding.

Abbott mengisyaratkan pihaknya akan mengembalikan kebijakan era pemerintahan John Howard. Hal itu disampaikan Abbott saat mengumumkan kebijakan pencari suaka dalam kampanye pemilu hari ke-12 di Melbourne.
 
Abbott menjanjikan dikeluarkannya lagi visa perlindungan sementara, dan mengatakan "Ini negara kita, dan kita yang menentukan siapa yang boleh datang ke sini." 
 
Sebelumnya, jurubicara oposisi, Scott Morrison, mengatakan, rencana itu ditujukan pada 30-ribu pencari suaka yang datang dengan kapal dan sedang menunggu diproses.
 
Unsur utama dalam rencana itu adalah menghapuskan hak banding, yang diakui Morrison tidak akan mudah. 
"Ini bidang hukum yang sangat sulit. Oleh karena itu kami menggariskan tujuan yang ingin dicapai, dengan merombak sistem. Dan itu berarti mengembalikan ke keadaan sebelumnya di bawah pemerintah Howard," kata Morrison.
 
Jurubicara oposisi bidang imigrasi itu mengatakan, orang-orang yang kecil kemungkinan dinyatakan sebagai pengungsi akan didahulukan pemrosesannya. Sementara orang-orang yang bertekad menjadi pengungsi hanya akan diberi visa perlindungan sementara.
 
Ahli hukum HAM, Julian Burnside, mengatakan, kebijakan Koalisi itu kejam dan tidak bisa dilaksanakan, dan akan mengakibatkan terkatung-katungnya nasib kaum pengungsi.
 
Kata Burnside, penarikan pasukan internasional dari Afghanistan akan mendorong gelombang baru pengungsi menuju Australia. Dan, katanya, kalau Koalisi menang dalam pemilu, para pengungsi itu akan menghadapi kekejaman kebijakan Koalisi. "Taliban (di Afghanistan) bakal ingin membunuh semua golongan Hazara yang mereka temukan," katanya.
 
Ia membayangkan keadaannya akan sangat buruk tahun depan, kalau para pengungsi itu disuruh pulang dan dibantai oleh kaum Taliban.
 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement