Jumat 16 Aug 2013 23:16 WIB

Indonesia Mengutuk Kejahatan Kemanusiaan di Mesir

Demonstrasi Melawan Kekerasan Mesir
Foto: Mg14
Demonstrasi Melawan Kekerasan Mesir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- World Islamic Society for Democracy and Humanity (WISDOM) mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Mesir.

Koordinator WISDOM, Agus Setiawan, Jumat (16/8) siang ini di depan Kedubes AS menyerukan agar seluruh masyarakat Islam dunia menyatakan menentang dan mengutuk kejahatan kemanusiaan di negeri Piramida tersebut. Sebab, aksi ini tercatat telah menelan lebih dari 6000 korban dibantai.

"Sebagai bentuk solidaritas, WISDOM menggelar aksi demontrasi besar-besaran bersama seluruh komponen masyarakat dan tokoh masyarakat di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat, yang diawali dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal," tegas alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini.

 

Agus menambahkan dalam aksi ini, atas nama seluruh masyarakat Indonesia, WISDOM menuntut kepada PBB sebagai polisi dunia untuk segera mengambil tindakan tegas atas tragedi kemanusiaan di Mesir dengan menyeret Jenderal Abdul Fatah El Sisi ke Mahkamah Internasional  sebagai aktor utama pembantaian di Mesir.

"WISDOM juga meminta Kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi untuk segera menghentikan sifat kemunafikannya dalam berdemokrasi, agar masyarakat dunia tidak kehilangan kepercayaan pada demokrasi," ujarnya penuh semangat.

 

Sementara itu di dalam negeri, WISDOM meminta pemerintah Indonesia untuk bereaksi lebih konkrit atas peristiwa pembantaian di Mesir dengan menarik duta besar RI untuk Mesir, mengingat Mesir memiliki lagenda sejarah dan hubungan yang harmonis dengan Indonesia.

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan saat Aceh tertimpa Tsunami pada 2004, Dr. Muhammad Mursi terjun langsung membantu ke Aceh untuk memberikan bantuan.

 

Indonesia juga memiliki kebijakan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif, selain itu dalam Pembukaan UUD 1945 RI ditegaskan bahwa pemerintahan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Jadi tunggu apa lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera bertindak, jangan hanya berdiam diri, agar negeri ini tidak dianggap sebagai negeri  yang tidak tahu berbalas budi," kata Agus.

 

Aksi bertajuk 'Darah Mereka, Darah Kami' ini, juga akan dihadiri oleh KH. Sadeli Karim (ketua Umum PB Matla’ul Anwar, dan Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail, MA. (ketua Ikatan Da’I Indonesia/IKADI), Dede Nurhasan (Persaudaraan Umat Islam/PUI).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement