REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengungkapkan krisis yang berkepanjangan di Mesir karena militer tak siap berdemokrasi. Mahfudz menyebut militer Mesir belum bisa berdampingan dengan unsur politik lain.

Mahfudz menyebut Keputusan Presiden (Keppres) Mesir yang melarang organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi bukti militer tak menerima kehadiran kelompok politik lain. "Kepres hari ini mengungkap jelas semua motif di balik kekerasan bersenjata," ungka Mahfudz dalam akun twitternya beberapa jam lalu.

Dengan Keppres Mesir ini, Mahfudz menyebut IM ditempatkan menjadi organisasi terlarang/teroris dan simpatisannya akan disidang di pengadilan militer. "Plus semua sumber keuangan dibekukan," katanya.

Pola ini dalam kacamata politisi PKS ini mengulang stigmatisasi teroris pada kekuatan Islam. Ia mengatakan pelabelan teroris pada IM adalah babak baru setelah Alqaidah gagal dijadikan simbol teroris dunia dan musuh bersama.

Ia menambahkan saat moderasi politik Islam digiring pada stigma teroris, pertarungan politik global akan segera muncul. "Akan semakin jelas siapa yang menarik pembenturan ideologis."

Ikuti Whatsapp Channel Republika