REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Tatang Budie Utama Razak mengatakan level keamanan konflik Mesir bagi WNI masih dalam kategori siaga tiga. Artinya, WNI masih berada dalam kondisi selamat dan keamanannya terkendali.
"Sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban konflik politik di Mesir. Ini juga karena kepatuhan WNI yang mayoritas mahasiswa. Bukan hanya patuh untuk tidak mengikuti kegiatan apapun yang berbau politik, tapi juga patuh untuk menghindari konsentrasi massa," kata Tatang dijumpai ROL di Jakarta, Ahad (18/8).
Kategori siaga tiga yang dimaksud adalah perwakilan Indonesia hanya memindahkan sedikit saja WNI, khususnya yang ada di sejumlah kota utama di Mesir, seperti Alexandria dan Kairo. Tatang memaparkan format penanganan konflik Mesir bagi WNI tahun ini sangat berbeda dengan konflik 2011 lalu.
Pada konflik 2011, Presiden Mesir pada waktu itu, Hosni Mubarak berjanji untuk membawa angin demokrasi dan reformasi ke negaranya. Hal tersebut tak digubris oleh rakyat Mesir dan mereka tetap berunjuk rasa turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
Pada waktu itu, rakyat menuntut Mubarak yang sudah tiga dekade memerintah Mesir untuk turun dari jabatannya.
Tatang memaparkan, pada 2011, di Mesir terjadi revolusi, tak ada kekuatan aparat di lapangan, dan logistik bagi WNI sulit. Sedangkan saat ini, logistik bagi WNI relatif terkendali, WNI juga relatif berada di tempat aman, sehingga perwakilan Indonesia tak harus melakukan evakuasi. Kedutaan Besar Indonesia di Mesir juga membuka posko dan hotline untuk memastikan keamanan mayoritas WNI di sana.
Kementerian Luar Negeri juga memberikan travel advisory dengan cara mengimbau biro perjalanan atau WNI yang ingin ke Mesir untuk menunda kunjungannya sementara. Sebab, kondisi Mesir saat ini masih belum bisa diprediksi, menyusul aksi aparat militer Mesir yang menelan korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
