REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para pemimpin Uni Eropa, Herman Van Rompuy dan Jose Manuel Barroso, memperingatkan militer dan pemerintah sementara Mesir bahwa blok itu siap meninjau hubungan jika tidak mengakhiri aksi kekerasan dan berdialog.
Dalam satu pernyataan yang panjang, para ketua Dewan Eropa dan para pemimpin Komisi Eropa memperingatkan bahwa peningkatan lebih jauh ketegangan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diramalkan bagi Mesir dan bagi kawasan itu dan tanggung jawab bagi kembaliya ketenangan itu adalah pada militer dan pemerintah.
"Imbauan bagi demokrasi dan kebebasan dasar dari penduduk Mesir tidak dapat diabaikan," kata Van Rompuy dan Barroso.
"Dengan bekerja sama dengan mitra-mitra internasional dan regionalnya, Uni Eropa akan melibatkan diri dalam usaha-usaha mendorog dihentikannya aksi kekerasan, dimulainya kembali dialog politik dan kembali pada proses yang demokratis," tambah keduanya .
Untuk mencapai ini, menurut Van Rompuy, Uni Eropa bersama dengan negara-negara anggotanya akan meninjau segera dalam beberapa hari ke depan hubungan dengan Mesir dan menerapkan tindakan tindakan yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan ini. Pernyataan itu dikeluarkan 24 jam sebelum para diplomat senior dari 28 negara anggota EU melakukan pertemuan mendadak di Brussels membahas situasi Mesir, di mana mereka diperkirakan akan menyerukan satu pertemuan para menlu dalam beberapa hari ke depan.
Dengan mengatakan sangat penting untuk segera mengakhiri aksi kekerasan, pernyataan itu menambahkan bahwa kendatipun semua pihak harus menahan diri, kami menggaris bawahi tanggung jawab terutama pada pihak berwenang pemerintah dan tentara untuk menghentikan aksi kekerasan itu.
"Aksi kekerasan dan pembunuhan dalam hari-hari belakangan ini tidak dapat dibenarkan atau dimaafkan. Hak-hak asasi manusia harus dihormati dan dipertahankan. Para tahanan politik harus dibebaskan," papar pernyataan 28 negara Uni Eropa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika