REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Rezim sementara di Mesir kian represif. Setelah memberangus aksi damai kelompok pendukung Presiden Terpilih Muhammad Mursi, pemerintah berencana akan membubarkan Ikhwanul Muslimin. Pembubaran dimaksudkan, agar kekisruhan politik usai. ''Kami (pemerintah sementara) sedang mempelajarai pembubaran ini (IM),'' kata Perdana Menteri ad interim Mesir Hazem Bablawi seperti dilansir Aljazeera, Ahad (18/8).
Menurut dia, membubarkan faksi Islam terbesar di Negeri Piramida itu adalah pilihan untuk meredakan aksi protes anti-pemerintah. Bablawi mengatakan, kabinet yang dipimpinnya sudah membicarakan rencana ini sejak Jumat (16/8) pekan lalu.
Hasil konsolidasi antarlembaga negara, dikatakan dia, mencapai kesepakatan untuk pembubaran tersebut. Sebuah proposal pembubaran sudah di tangan Kementerian Sosial. Kementerian itu, kata dia, mengurusi persoalan organisasi-organisasi dalam dan luar negeri.
Juru Bicara Pemerintahan Sementara, Sherif Shawky menjelaskan, pembubaran IM adalah keharusan.Langkah represif itu, sebut dia melihat kondisi yang kian tidak pasti di Negeri Piramida itu. Shawky menuduh IM sebagai pemantik kerusuhan. Banyaknya korban tewas, kata dia, lantaran IM tidak menghendaki pemerintahan sementara. Pembubaran tersebut dimungkinkan akan bersifat permanen.
IM adalah motor penggerak politik Islam terbesar di kawasan Afrika Utara. Faksi ini ada sejak 1928 silam. Tokoh agamawan Hassan al-Banna menjadi dedengkot utama kelompok ini. IM juga jadi pendukung utama kelompok Hamas di Gaza, Palestina. IM terlibat dalam Perang Arab-Israel 1948 silam.
Pembubaran IM tidaklah luar biasa. Pada 1948 Perdana Menteri Muhammad Fahmi Naqrasyi juga pernah membubarkan faksi politik yang mendesak Kairo mendukung kemerdekaan Indonesia pada 1945 ini. IM dianggap sebagai kelompok pergerakan ilegal. Tapi pada 1950, Ketua Parlemen Mesir Mustafa Nuhas Pasha mengembalikan peran IM. Di era Presiden Husni Mubarak IM berperan sebagai oposisi tulen selama 30 tahun. Puncaknya, lewat revolusi 2011, IM berhasil menguasai pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika