REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Warga muslim di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar shalat Gaib untuk korban Mesir. Pantauan di Kendari, Ahad (18/8), seusai menggelar shalat Gaib di Masjid Agung Al Kautsar yang diikuti ratusan jamaah dilanjutkan dengan penyampaian orasi.
Massa yang tergabung dalam Komite Kemanusiaan dan Demokrasi untuk Rakyat Mesir mengenakan seragam hitam sebagai tanda duka bagi warga muslim Mesir yang menjadi korban pembunuhan. Secara bergantian perwakilan sejumlah organisasi Islam di Kendari menyampaikan orasi melalui pengeras suara, termasuk Wakil Walikota Kendari Musadar Mappasomba. "Keadilan dan kebenaran di muka bumi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk di Mesir harus diperjuangkan," kata Musadar.
Orator DR Ahsami Zamiun Jazuli mengajak umat muslim dunia dan Indonesia untuk peduli terhadap saudara seiman di Mesir. "Indonesia tidak boleh menutup mata dengan nasib rakyat Mesir. Negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir," kata Ahsami.
Oleh karena itu, rakyat muslim Indonesia dan para pemimpin bangsa Indonesia harus peduli dengan nasib rakyat Mesir yang berada diambang perang saudara. Tokoh masyarakat Kendari La Pili menyesalkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak bersikap tegas terhadap nasib rakyat Mesir. "Di Mesir telah terjadi kudeta militer yang mengorbankan warga sipil tidak berdosa. Nyawa warga Indonesia yang ada di Mesir terancam," kata La Pili yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra.
Sesekali massa yang terdiri dari kaum wanita dan laki-laki peduli Mesir mengumandangkan takbir dan yel-yel, 'turunkan Jenderal Asisi, selamatkan Mesir'. Massa yang berjalan kaki dari halaman Masjid Agung Al Kautsar ke alun-alun Tugu Persatuan membawa pamflet bertuliskan 'darah mereka, darah kami juga, kembalikan kedaultan rakyat Mesir dan tolak kudeta militer'.
Dalam pernyataan tertulis yang ditanda tangani koordinator aksi La Albaini Imadi mengutuk cara-cara biadab militer Mesir dalam menghadapi demonstran pendukung Mursi yang sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kudeta militer terhadap pemerintahan Mursi adalah illegal dan pelecehan terhadap demokrasi dan mendesak pemerintah Indonesia menarik kedutaan besar Indonesia di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika