REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM meminta pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terkait dengan kondisi Mesir saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Natalius Pigai Ahad (18/8).
"Komnas Ham RI meminta Pemerintah Republik Indonesia harus bersikap tegas terhadap kekerasan militer yang terjadi di Mesir," kata Natalius Pigai dalam pesan singkatnya kepada Republika.
Menurut Natalius tindakan militer Mesir pada kelompok pendukung Presiden Mesir terkudeta Muhammad Mursi bertentangan dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping itu, kudeta miter tersebut menunjukkan sikap anti demokrasi karena dunia telah melihat Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dan menjadikan Muhammad Musry sebagai presiden.
"Alasan Militer Mesir bahwa penggulingan Mursi dianggap sebagai sikap demokrasi karena tidak mau berkoalisi atau rekonsiliasi dengan kelompok lain tidak dapat dibenarkan," ujarnya.
Ia juga mengatakan kekerasan dan kekejaman militer Mesir yang mengakibatkan ratusan bahkan ribuan orang tewas. Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Oleh karena itu, lanjut Natalius, Indonesia sebagai negara pihak yg menandatangi Konvensi PBB tentang ICCPR harus bersikap tegas terhadap kekejaman militer Mesir yang secara sengaja membungkam kebebasan ekpresi rakyat dengan melakukan penganiayaan, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap para demonstran pendukung Mursi.
Lebih lanjut, Natalius menilai, pemerintah Indonesia selalu berdiam diri bila kekejaman dan jeritan kemanusiaan yang dihadapi oleh rakyat di belahan dunia lain. Ia mencontohkan pembunuhan etnis Rohignya beberapa waktu lalu dimana sikap Indonesia justru bungkam.
"Hal tersebut menunjukkan Indonesia tidak respek dan proteksi terhahap hak asasi manusia sebagai anggota PBB," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
